Reporter : Romi Ali Darmawan- Editor. : Redaksi
Insitekaltim,Bontang – Anggota Komisi I DPRD Bontang, menyarankan pencabutan identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga Bontang, yang sudah bermukim cukup lama di luar kota.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota komisi I DPRD Bontang, rapat bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, di sekretariat DRPD Bontang, Senin (21/10/2019)
Irfan, menjelaskan, persoalan tersebut merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, menurutnya bisa saja terjadi ialah data penduduk yang tidak valid. Hal tersebut dinilai bisa mempengaruhi sejumlah kebijakan-kebijakan program pemerintah.
“Boleh jadi si pemegang KTP Bontang sudah tak lagi mau tinggal di Bontang, sementara ia enggan mengurus perubahan status identitas” tutur Irfan saat rapat.
Irfan mencontohkan persoalan validitas yang tidak sesuai bisa berpengaruh terhadap Perda pemberdayaan tenaga kerja lokal 75 persen, yang penyerapannya harus benar-benar untuk warga yang berdomisili di Bontang.
Selain itu, ketepatan data penduduk ini juga diperlukan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang. Dirinya mengatakan tak ingin adanya kemunculan angka golput yang akan dikeluarkan KPU Bontang mendatang, yang menunjukkan hasil penduduk tidak memilih (Golput) meningkat.
“Jangan sampai ini juga berpengaruh di penyelenggaraan Pilkada nanti, KPU ngeluari angka golput yang tinggi, sementara yang bersangkutan memang sudah lama tak berdomisil di Bontang” sebut Irfan.
Namun, saran tersebut kurang disepakati oleh anggota Komisi I lainnya, Rusli mengatakan wacana tersebut perlu kembali dipertimbangkan mengingat, sekalipun tak tahu alasan pemilik KTP Bontang yang bermukim di luar kota enggan mengubah identitas. Selain itu, dia melanjutkan pencabutan tersebut dinilai akan sepihak.
Rusli menyarankan agar Disdukcapil selalu melakukan rekap, untuk mengetahui jumlah pemegang KTP Bontang yang tela lama bermukim di luar kota, serta jumlah pemegang KTP Bontang yang bermukin dalam kota.
“Kayaknya kalau pencabutan seperti itu enggak bisa dilakukan. Baiknya kalau didata saja, berapa pemegang KTP di luar kota, berapa yang di dalam kota,” timpal Rusli.
