Insitekaltim, Samarinda – Digitalisasi sistem pembayaran di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hingga pertengahan 2025, nilai transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kaltim telah mencapai Rp5,92 triliun atau menyumbang 53 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.
Hal ini disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Agus Taufik, dalam sambutannya pada Talkshow Kaltim Digifest 2025 bertajuk “Di Balik Layar: Siapa Jaga Data Kita” yang digelar di Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurut Agus, perkembangan sistem pembayaran nontunai, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus membawa dampak positif. Tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pelaku UMKM, sektor ekonomi kreatif, hingga pemerintah daerah yang semakin efisien dalam menjalankan transaksi keuangan.
“Transaksi QRIS di Kaltim tumbuh 173 persen hingga tahun 2025. Bahkan kontribusinya sangat besar, mencapai 53 persen dari total transaksi QRIS di Kalimantan. Ini artinya Kaltim menjadi penopang utama digitalisasi transaksi di wilayah regional Kalimantan,” ungkapnya.
Agus menambahkan, ada tiga hal penting yang bisa dilihat dari tren ini. Pertama, tingkat akseptasi digital masyarakat Kaltim cukup tinggi, terutama generasi milenial dan generasi muda sebelum milenial. Berdasarkan data Katadata, indeks literasi digital Kaltim berada di angka 3,62, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 3,4.
Selain itu, jumlah pengguna QRIS di Kaltim kini sudah mencapai 213 ribu orang dari total penduduk sekitar 4 juta jiwa. Artinya, lebih dari 20 persen masyarakat Kaltim telah terbiasa bertransaksi menggunakan QRIS.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah cukup adaptif terhadap digitalisasi keuangan. Akseptasi digitalnya besar dan ini modal kuat untuk mendorong ekonomi ke depan,” kata Agus.
Kedua, dari sisi pelaku usaha, terutama UMKM, digitalisasi terbukti memberi manfaat nyata. Transaksi nontunai yang tercatat secara otomatis membantu pelaku usaha memiliki laporan keuangan yang lebih rapi. Dengan begitu, akses pembiayaan ke perbankan semakin mudah karena data usaha mereka bisa diverifikasi dengan jelas.
“Ini sejalan dengan tagline QRIS, yaitu cemuah—cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Dengan digitalisasi, UMKM bisa lebih cepat berkembang dan ekspansi usahanya lebih terukur,” jelas Agus.
Ketiga, digitalisasi juga memberi dampak signifikan pada pemerintahan daerah. Agus menuturkan, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), BI bersama pemerintah daerah dan perbankan berkomitmen memperluas elektronifikasi transaksi. Hasilnya, seluruh pemerintah daerah di Kaltim kini telah mencapai level tertinggi dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), yakni 100 persen digital.
“Alhamdulillah, semua pemda di Kaltim sudah berada pada level digital tertinggi. Hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi daerah melalui kanal digital,” katanya.
Meski digitalisasi memberi banyak manfaat, Agus mengingatkan bahwa ada konsekuensi yang harus diantisipasi. Di antaranya ancaman kejahatan siber, phishing, hingga penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI). Karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada dalam bertransaksi.
“Digitalisasi ini cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Tapi tentu ada risiko yang harus kita mitigasi bersama, agar masyarakat tetap terlindungi dari ancaman kejahatan digital,” tegas Agus.
Agus menutup sambutannya dengan optimisme bahwa digitalisasi akan terus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk di Kaltim. Kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
