Insitekaltim, Samarinda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim memperkuat komitmen dalam memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan aman dan transparan.
Salah satu langkah utama adalah kerja sama dalam pendampingan hukum dan advokasi, yang menjadi kunci untuk mencegah potensi pelanggaran serta memberikan solusi hukum yang tepat selama proses pemilihan berlangsung.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara KPU Kaltim dan Kejati Kaltim serta antara KPU di 10 kabupaten/kota dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (16/10/2024).
Sinergi ini tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan hukum kepada KPU selama tahapan pilkada.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menjelaskan bahwa pendampingan hukum ini sangat penting dalam memastikan bahwa semua proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Jika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum selama proses pilkada, kejaksaan akan mendampingi kami untuk menyelesaikannya dengan cepat dan tepat,” ungkap Fahmi.
Salah satu tujuan utama dari pendampingan hukum dan advokasi ini adalah untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi. Pendekatan preventif menjadi fokus utama, dengan harapan agar potensi konflik dapat diminimalkan sejak dini. Kepala Kejati Kaltim Iman Wijaya menegaskan bahwa Kejaksaan akan berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada KPU serta masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya masalah hukum yang diselesaikan, tetapi juga masyarakat memahami pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya preventif kami,” ujar Iman.
Kejaksaan juga siap memberikan advokasi hukum secara berkelanjutan selama tahapan pilkada berlangsung. Ini termasuk memberikan nasihat hukum kepada KPU apabila terdapat kendala atau persoalan yang memerlukan penyelesaian hukum.
Jika KPU menghadapi sengketa yang membutuhkan pertimbangan hukum lebih lanjut, kejaksaan akan memberikan dukungan penuh melalui surat kuasa khusus.
“Pendampingan ini akan berjalan dari awal hingga akhir. Kami tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga siap memberikan dukungan kuratif jika muncul permasalahan hukum selama Pilkada,” jelas Iman.
Sinergi antara KPU dan Kejaksaan dalam pendampingan hukum dan advokasi ini diharapkan mampu menciptakan Pilkada 2024 yang bersih, adil dan transparan di Kalimantan Timur. Melalui pendekatan kolaboratif, kedua lembaga berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa demokrasi yang berkualitas dapat tercapai.
“Kerja sama ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keamanan Pilkada 2024″ tutur Fahmi Idris.
Dengan pendampingan hukum yang kuat, KPU Kaltim bersama Kejaksaan siap menghadapi tantangan hukum dan menjaga kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.
“Kami bersama-sama bertekad untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dan menciptakan pemilu yang jujur, adil serta bermartabat,” tutup Fahmi.
