Insitekaltim, Samarinda – Untuk menyatukan langkah memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur (Kaltim) terutama terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Kepada Gubernurl Kaltim, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengusulkan, dibentuknya forum bersama yang melibatkan seluruh kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, Forkopimda, hingga tokoh masyarakat.
“Bagaimana kalau suatu hari pak gubernur mengundang 10 kepala daerah, seluruh anggota DPR RI, anggota DPD RI, kemudian Kapolda, Kajati, Forkopimda, tokoh masyarakat. Supaya perjuangan itu ,bukan lagi sekadar perjuangan pak gubernur. Tapi menjadi perjuangan, seluruh rakyat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Usulan tersebut disampaikan Andi Harun saat menjadi narasumber dalam diskusi publik “Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027”, di Samarinda, Sabtu malam, 1 Agustus 2026.
Menurutnya, perjuangan memperjuangkan hak daerah tidak cukup hanya dilakukan oleh gubernur seorang diri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar aspirasi Kaltim, memiliki kekuatan yang lebih besar di tingkat nasional.
Andi Harun menilai, model perjuangan semacam itu pernah dilakukan pada masa kepemimpinan terdahulu. Itu mampu memperkuat posisi Kaltim, dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Ia berharap, forum bersama tersebut dapat menghasilkan langkah yang lebih substansial dibanding sekadar diskusi informal, terutama dalam merumuskan strategi memperjuangkan porsi fiskal yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kita ingin menjadi warga Indonesia yang bijak, tetapi sekaligus berdiri sebagai warga Kaltim yang wajar jika memperoleh porsi yang lebih besar,” katanya.
Ia berharap, porsi yang lebih besar itu juga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota Bidang Komunikasi Tim Akselerasi Gubernur untuk Pembangunan (TAGGUP) Kaltim Sudarno mengatakan, komunikasi antara Gubernur dengan para kepala daerah sebenarnya telah berjalan.
Ia mengungkapkan, Gubernur Rudy Mas’ud telah menjadwalkan pertemuan bersama seluruh kepala daerah. Dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim pada pekan depan.
“Insyaallah minggu depan mereka berkumpul. Salah satu yang akan dibahas kemungkinan mengenai kondisi APBD yang mengalami penurunan dan berbagai persoalan daerah lainnya,” ujar Sudarno.
Menurutnya, gagasan untuk memperluas forum dengan melibatkan berbagai unsur. Termasuk anggota legislatif dan tokoh masyarakat, pada prinsipnya mendapat respons positif.
Hanya saja, pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut.
Ia berharap, komunikasi lintas pemangku kepentingan tersebut dapat memperkuat sinergi dalam memperjuangkan kepentingan Kaltim. Khususnya terkait kebijakan fiskal, yang berdampak langsung terhadap kemampuan pembangunan daerah.
