Insitekaltim, Bontang – Meski memiliki pendapatan bulanan yang mencapai Rp800 juta, PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dilaporkan menunggak gaji 32 karyawannya selama tiga bulan terakhir.
Kondisi ini memicu perhatian serius dari DPRD Kota Bontang, yang mempertanyakan pengelolaan keuangan di perusahaan daerah tersebut dan meminta agar Pemerintah Kota Bontang, khususnya wali kota, segera turun tangan melakukan evaluasi.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam melihat adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran PT LBB, yang merupakan anak usaha dari Perumda AUJ Bontang.
Selain menunggak gaji karyawan, perusahaan ini juga belum memenuhi kewajibannya membayar kontribusi tetap kepada Pemerintah Kota Bontang senilai Rp451 juta selama tujuh bulan terakhir.
“Dengan pendapatan antara Rp600 juta hingga Rp800 juta per bulan, tidak masuk akal jika gaji karyawan terus tertunda hingga dua atau tiga bulan,” kata Andi Faizal usai rapat banggar pada belum lama ini.
Menurutnya, LBB perlu dikelola oleh orang-orang dengan kompetensi yang sesuai agar masalah ini tidak terus berulang. Andi Faizal meminta Pemkot Bontang, khususnya wali kota, segera melakukan audit menyeluruh untuk memahami sumber masalah dalam manajemen PT LBB.
Dengan audit yang dilakukan oleh inspektorat atau badan pengawas perumda, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk perbaikan tata kelola perusahaan, mulai dari evaluasi keuangan hingga langkah-langkah pembinaan.
“Pemkot perlu melihat lebih dalam kondisi ini. Jika diperlukan, pembenahan pada manajemen bisa menjadi langkah penting, termasuk memberi peringatan hingga mengganti pimpinan untuk memastikan keberlangsungan yang lebih baik,” lanjut Andi Faizal.
Selain soal gaji karyawan, ia juga menyoroti ketidakmampuan PT LBB dalam menyetor kontribusi tetap yang dapat mendukung pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang.
Hal ini, menurut Andi Faizal, menunjukkan perlunya perbaikan manajemen yang lebih profesional agar keuangan perusahaan tetap stabil dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terabaikan.
Masalah di PT LBB tidak hanya berimbas pada keuangan daerah, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan. Sebagai badan usaha milik daerah, PT LBB diharapkan mampu memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak pekerja.
“Audit ini penting demi memastikan kesejahteraan karyawan tetap terjamin. Sebagai perusahaan daerah, LBB bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, dan pemerintah harus memastikan hak-hak karyawan tidak diabaikan akibat ketidakberesan manajemen,” ujarnya.
