Insitekaltim, Samarinda — Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda mengungkapkan rencana penataan kawasan kumuh di wilayah Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala. Selain keterbatasan anggaran, kesiapan dan respons masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Disperkim Kota Samarinda Herwan Rifa’i usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Samarinda pada Selasa, 6 Desember 2026.
Menurut Herwan, salah satu kawasan yang menjadi prioritas penanganan adalah Samarinda Seberang khususnya Kelurahan Masjid. Kawasan tersebut dinilai paling memungkinkan untuk ditangani secara menyeluruh berdasarkan hasil kajian feasibility study (FS) yang telah disusun.
“Prioritas sebenarnya seluruh bantaran sungai. Namun karena wilayahnya sangat luas sementara anggaran terbatas sesuai arahan wali kota, kami fokuskan terlebih dahulu pada satu kawasan yakni di Samarinda Seberang,” ujar Herwan.
Ia menjelaskan, FS penataan kawasan kumuh mencakup beberapa wilayah, antara lain Kelurahan Masjid dan Kelurahan Tenun. Namun, dari hasil kajian sementara, Kelurahan Masjid dinilai paling siap untuk direalisasikan.
Meski demikian, pelaksanaan program belum dapat berjalan lantaran masih menunggu kepastian anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Kami belum bisa melangkah lebih jauh sebelum DPA jelas. Jika anggarannya tersedia, baru bisa kita jalankan pada 2026,” katanya.
Selain persoalan anggaran, tantangan lain yang dihadapi adalah respons masyarakat. Penataan kawasan kumuh secara menyeluruh berpotensi menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait rencana pelebaran jalan yang berdampak pada lahan milik warga.
“Kalau jalan dilebarkan menjadi empat meter, pasti ada lahan warga yang terdampak. Ini yang perlu disosialisasikan secara hati-hati,” jelasnya.
Meski demikian, Herwan menilai penataan kawasan kumuh tetap memiliki manfaat jangka panjang. Ia mencontohkan keberhasilan penataan kawasan di Jalan Dr Soetomo yang pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat.
“Program ini sebenarnya sangat baik. Hanya saja saat ini kendala utamanya masih pada ketersediaan anggaran,” pungkasnya.
