Insitekaltim, Bontang – Rencana Pemerintah Kota Bontang untuk membangun pasar khusus di wilayah Bontang Barat menuai tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah pemilihan tersebut.
Anggota DPRD Bontang Joni Alla’ Padang meminta agar warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan tersebut.
Joni mengatakan kebijakan pemerintah seharusnya selalu melibatkan masyarakat. Ia siap menolak kebijakan tersebut jika suara warga tidak didengarkan.
“Saya orang pertama yang akan menolak jika kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat, karena pada dasarnya kebijakan adalah suara dari bawah,” ujarnya belum lama ini.
Joni juga menyoroti perlunya kajian mendalam dalam menentukan lokasi pasar khusus, khususnya di wilayah Bontang Barat. Menurutnya, Pemkot Bontang harus memastikan bahwa peternak setempat turut dilibatkan dalam pembahasan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Jangan sampai dalam kajiannya, peternak tidak dilibatkan. Bila dilibatkan, hasil kajian akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan berjualan di sana,” katanya.
Politikus PDIP itu menambahkan, pembangunan pasar tanpa melibatkan masyarakat kerap berujung sia-sia, seperti beberapa pasar yang ada saat ini. Sudah banyak contoh pembangunan yang tidak efektif karena masyarakat tidak diajak berdiskusi selama proses kajian.
“Pemerintah harus menerima masukan dari masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Juli lalu Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan bahwa rencana pembangunan rumah potong hewan (RPH) dan pasar khusus merupakan usulan dari warga Bontang Barat, khususnya mereka yang biasa berjualan daging babi di depan rumahnya, di kawasan Gunung Telihan dan Kanaan.
“Ada masukan dari ketua RT di sana untuk membangun RPH dan pasar khusus,” kata Basri Rase.
Jika rencana ini terealisasi, RPH dan pasar khusus tersebut harus dirancang dengan standar modern, mulai dari proses pemotongan hingga pengemasan daging. Selain itu, pengelolaan limbah juga harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan.
“Semua harus dikaji, mulai dari aturan hingga dampak lingkungannya. Tidak hanya asal bangun,” tambahnya.
Selain keterlibatan masyarakat, Joni Alla’ Padang mengingatkan pemerintah untuk memerhatikan dampak lingkungan dari pembangunan pasar ini. Ia berharap, jika pasar khusus itu dibangun, dampak negatifnya bisa ditekan dan manfaatnya besar bagi warga setempat.
“Yang paling utama adalah bagaimana dampak yang timbul dari pasar ini bisa minim dan manfaatnya besar untuk masyarakat,” tutupnya.
