Insitekaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Selasa, 22 April 2025 di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan rencana kerja pembangunan daerah secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD 2026 ini mengangkat semangat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Kepada awak media usai mengikuti Musrenbang, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menekankan pentingnya forum musrenbang sebagai ruang diskusi terbuka untuk menampung berbagai usulan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum diskusi ada beberapa yang disampaikan akan menjadi perhatian. Sebagian besar itu masuk dalam kerangka kebijakan, misalnya terkait dengan konektivitas infrastruktur antardesa, program pangan dan pertanian,” ungkap Bupati Edi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya aksesibilitas dan pemerataan pembangunan, termasuk perhatian pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Tadi ada beberapa catatan khusus terkait fasilitas prasarana disabilitas. Tapi yang penting tadi sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional,” tambahnya.
Bupati Edi juga berharap bahwa semangat yang terbangun dalam Musrenbang RKPD 2026 dapat benar-benar tertuang dalam dokumen perencanaan yang konkret dan berorientasi hasil.
“Semoga semangat RKPD 2026 ini wujud konkret kerja bersama itu betul-betul bisa sudah mulai tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” harapnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam musrenbang kali ini adalah komitmen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus membangun pola sinergi yang efektif bersama Pemerintah Kabupaten Kukar. Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim yang hadir dalam kegiatan ini turut memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di Kukar.
“Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim siap mendukung Kutai Kartanegara. Dan, semoga model seperti ini terus dibangun dan terjaga dengan baik,” ujar Edi.
Sebagai tindak lanjut dari musrenbang ini, akan dilaksanakan Forum Diskusi Tematik yang bertujuan untuk mempertajam prioritas pembangunan berdasarkan masukan yang telah dihimpun. Forum ini akan menjadi ruang lanjutan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi isu-isu strategis daerah serta menyelaraskan program-program prioritas.
“Nanti setelah ini ada lanjutan Forum Diskusi Tematik untuk mempertajam lagi beberapa prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat,” pungkas Bupati Edi.
Musrenbang RKPD merupakan proses penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia, karena menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan pemerintah daerah.
Melalui proses partisipatif ini, diharapkan pembangunan daerah tidak hanya terencana secara teknokratis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan komitmen bersama dan semangat kolaboratif yang ditunjukkan dalam Musrenbang RKPD 2026 ini, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Adv)
