Insitekaltim,Balikpapan – Kebijakan mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) menghadirkan berbagai respons pro dan kontra. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menilai pemerintah pusat maupun daerah perlu mengoordinasikan kembali berbagai kendala agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar yang terdampak.
“Ketika ekspektasi yang begitu tinggi itu kita gagal meng-organize dan menata dengan baik, maka akan memunculkan riak-riak,” tegasnya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Isu-Isu Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Mahakam Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu, (17/7/2024).
Menurutnya, setiap kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat contohnya pada proses pembangunan berpotensi menimbulkan masalah, baik lingkungan, sosial maupun hal lain yang ikut terdampak.
“Yang kita hindari bagaimana masalah itu jangan bermetamorfosa menjadi konflik,” tandasnya.
Meski begitu, Akmal menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten kota serta lembaga di Kaltim sepakat dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait IKN.
“Ibarat sinetron, pemain utamanya adalah Otorita IKN. Tapi kami selaku pemerintah daerah tetap all out mendukung IKN,” tegasnya.
Akmal menyebutkan permasalahan lahan, ketimpangan ekonomi, SDM dan ketahanan pangan merupakan masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat.
“Tapi semoga kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara kita akan mampu menjadi solusi itu semua,” ungkapnya.
Sebagai informasi, FGD sendiri digagas oleh Staf Khusus Presiden (SKP) Grace Natalie yang menghadirkan narasumber Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Akmal Malik tidak lupa mengapresiasi langkah ini sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat Benua Etam.
“Terima kasih Bu Grace FGD ini menjadi ruang diskusi yang sangat bagus bagi kita untuk mencarikan solusi atas permasalahan di IKN,” katanya.
Staf Khusus Presiden (SKP) Grace Natalie mengemukakan FGD bagian dari upaya meresolusi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam percepatan pembangunan IKN.
“Bapak Presiden berulang kali mengatakan ini (IKN) proyek jangka panjang, bukan proyek setahun dua tahun,” ujarnya.
Momentum penting IKN lanjutnya berada di Bulan Juli rencana Presiden RI berkantor dan perayaan 17 Agustus, serta beberapa agenda penting lainnya.
“Maksud FGD kita untuk lebih banyak mendengar dari bapak ibu guna memperkaya pemahaman kami tentang sisi positif maupun negatif IKN,” tambahnya.
Tampak hadir perwakilan kepala daerah kabupaten dan kota se-Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, akademisi, stakeholders terkait dan mitra pembangunan OIKN.
