Insitekaltim, Samarinda – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Samarinda 2024 menjadi yang terendah di Kalimantan Timur (Kaltim) hanya mencapai 58,8 persen.
Kondisi ini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda untuk mengevaluasi kinerja badan adhoc, sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu mendatang.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam forum resmi di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa, 21 Januari 2025.
Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menyebut bahwa salah satu faktor utama rendahnya partisipasi adalah keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2024.
“Calon tunggal menjadi salah satu alasan partisipasi rendah. Basis massa yang dimobilisasi sangat terbatas, sehingga tidak mampu mendorong antusiasme masyarakat,” ujar Firman.
Firman menambahkan, dinamika politik yang biasanya menggerakkan massa justru melemah saat hanya ada satu pasangan calon (paslon).
Dalam kondisi seperti ini, pilihan masyarakat terbatas antara mendukung calon tunggal atau memilih kotak kosong.
“Ketiadaan persaingan figur dan minimnya kontribusi partai politik sebagai penggerak massa turut memperburuk situasi. Basis pendukung menjadi terbatas dan tidak cukup menarik bagi pemilih yang sebelumnya pasif,” ungkap Firman.
Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Beberapa warga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, meski KPU telah melakukan berbagai sosialisasi.
Meski demikian, KPU Samarinda mengklaim telah berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk komunikasi langsung dengan masyarakat. Namun, hasilnya belum sesuai harapan.
“Kami sudah menggunakan semua saluran, termasuk media lokal dan pendekatan langsung ke masyarakat. Namun, hasilnya menunjukkan perlunya strategi baru untuk menarik perhatian pemilih,” jelas Firman.
Evaluasi ini menjadi refleksi penting bagi KPU Samarinda dalam menyusun strategi lebih baik untuk pesta demokrasi mendatang.
Firman menekankan perlunya langkah kolaboratif antara penyelenggara, figur politik, dan partai untuk menghidupkan kembali semangat demokrasi di Samarinda.
“Kami harus memastikan bahwa pemilu berikutnya lebih kompetitif dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Ini adalah tantangan yang harus diatasi bersama,” tutupnya.
