Insitekaltim, Samarinda – Pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat berpotensi tidak dapat dilakukan secara real time apabila tingkat kepesertaan aktif tidak mencapai target yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Samarinda Adrielona saat Rapat Hearing di Ruang Rapat Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Senin, 9 Maret 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), minimal 80 persen masyarakat harus tercatat sebagai peserta aktif.
“Jika angka itu tidak terpenuhi, maka mekanisme pelayanan akan berubah dari sistem non cut off menjadi cut off,” katanya.
Menurutnya, dalam kondisi non cut off seperti saat ini, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung diaktifkan sebagai peserta melalui Dinas Sosial sehingga bisa segera mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kalau sekarang ada masyarakat yang sakit dan membutuhkan layanan, bisa langsung diajukan oleh Dinas Sosial dan aktif pada hari itu juga sehingga layanan kesehatan bisa langsung ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Namun apabila kepesertaan aktif berada di bawah 80 persen, maka sistem yang digunakan akan berubah menjadi cut off. Dalam sistem tersebut, pengajuan kepesertaan tidak lagi berlaku secara langsung.
“Kalau sistemnya cut off, misalnya ada pasien yang sakit hari ini lalu diajukan oleh Dinas Sosial maka kepesertaannya baru aktif pada awal bulan berikutnya, sehingga tidak bisa langsung digunakan,” jelasnya.
Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat harus menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan apabila membutuhkan layanan secara mendadak sebelum kepesertaannya aktif.
Selain itu, hingga saat ini anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, hanya cukup untuk membiayai kepesertaan selama enam bulan.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi anggaran pada triwulan pertama, untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Anggaran yang tercantum saat ini hanya cukup untuk enam bulan. Harapannya evaluasi pada triwulan pertama bisa memastikan anggaran tersebut mencukupi,” terangnya
Oleh karena itu juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian terkait ketersediaan anggaran, agar tidak terjadi penonaktifan kepesertaan masyarakat.
“Harapan kami tentu tidak sampai terjadi kondisi di mana pada 1 Juli seluruh kepesertaan yang mencapai sekitar 117 ribu orang menjadi nonaktif. Kami yakin pemerintah kota tidak akan mengambil keputusan seperti itu, namun kami tetap membutuhkan kepastian anggaran,” pungkasnya.
