Insitekaltim, Samarinda – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau masyarakat Kaltim, agar tidak ragu menerima petugas Sensus Ekonomi 2026 yang datang melakukan pendataan.
Data yang diberikan masyarakat lanjutnya, akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Amalia mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim merupakan hasil kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta seluruh elemen masyarakat.
“Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa. Bersama-sama kita akan mencatat kondisi ekonomi Kalimantan Timur sehingga hasil sensus nantinya menjadi kompas pembangunan ekonomi daerah ke depan,” ujarnya, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia menjelaskan, BPS telah mengerahkan lebih dari 3.000 petugas sensus di Kalimantan Timur.
Pendataan telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Amalia, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas BPS, tetapi juga dukungan masyarakat sebagai responden.
“Kesuksesan sensus ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPS. Kami membutuhkan kolaborasi seluruh komponen masyarakat agar pendataan berjalan lancar,” katanya.
Amalia mengakui masih ada masyarakat yang merasa khawatir atau enggan menerima kedatangan petugas sensus.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu takut ketika didatangi petugas resmi BPS.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur, apabila ada petugas sensus datang mohon diterima dengan baik. Petugas hadir agar masyarakat terdata sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Selain menerima petugas, Amalia juga mengingatkan masyarakat agar memberikan jawaban secara jujur saat proses pendataan.
“Kejujuran adalah kunci akurasi data. Kalau datanya benar, maka kebijakan pemerintah juga akan semakin tepat. Data yang akurat akan membawa Kalimantan Timur dan Indonesia menjadi lebih maju,” jelasnya.
Ia menyebut, terdapat dua indikator utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026, yakni seluruh pelaku usaha berhasil didata atau cakupan mencapai 100 persen serta data yang dikumpulkan memiliki tingkat akurasi tinggi.
“Cakupannya harus 100 persen, artinya tidak ada yang terlewat. Kemudian datanya harus akurat. Dua indikator itu menjadi ukuran keberhasilan sensus ekonomi,” katanya.
Amalia menambahkan, masyarakat yang tidak ikut didata memang tidak dikenai sanksi.
Namun, menurutnya, mereka berpotensi tidak terpotret dalam data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Kalau tidak terdata, tentu kebijakan pemerintah tidak bisa menyasar secara tepat. Data ini bukan untuk pemerintah semata, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengajak media massa, ikut membantu menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar masyarakat semakin memahami pentingnya pendataan.
Selain itu, BPS membuka layanan pengaduan maupun konsultasi bagi masyarakat melalui call center WhatsApp 0815-1126-2026, chatbot, serta laman resmi Sensus Ekonomi apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan sensus.
“Mudah-mudahan seluruh proses berjalan lancar dan Kalimantan Timur memiliki data ekonomi yang semakin baik untuk mendukung pembangunan ke depan,” pungkasnya.
