Insitekaltim,Balikpapan – Demi memperkuat koordinasi dan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsolda).
Acara yang digelar di Ballroom Hotel Grand Bumi Senyiur, Balikpapan, pada Senin (23/9/2024), ini mengundang seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisioner KPU kabupaten/kota se-Kaltim.
Salah satu narasumber kunci dalam acara tersebut, Kasi Idpolhankam dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Suhardi menegaskan bahwa Kejaksaan berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan netralitas dalam proses pemilihan.
“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku serta mencegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Suhardi.
Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan terhadap penggunaan anggaran, termasuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna mencegah penyalahgunaan dana publik.
Selain itu, Suhardi menjelaskan pentingnya upaya pencegahan terhadap praktik politik uang dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama proses pilkada.
“Kejaksaan akan terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, serta komunitas intelijen untuk memitigasi potensi risiko dan memastikan pilkada berlangsung adil serta sesuai peraturan,” jelasnya.
Program Posko Pemilu juga akan diaktifkan untuk memberikan layanan pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat, sekaligus mendeteksi potensi konflik sosial di daerah rawan melalui pengawasan intelijen.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kejaksaan RI berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman, transparan dan berintegritas.
