Insitekaltim, Samarinda – Dugaan malapraktik yang menyeret salah satu dokter di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda mulai memantik perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kasus tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan soal prosedur medis, tetapi juga kembali membuka sorotan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit rujukan utama di Kaltim itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pihaknya telah menerima undangan rapat bersama Dewan Pengawas (Dewas) dan manajemen RSUD AWS untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Saya dapat undangan nanti malam terkait dugaan malpraktik ini. Secara umum memang saya sudah sampaikan bahwa hal-hal seperti ini harus segera diselesaikan,” ujarnya, Senin, 1 Juni 2026 di Kantor Gubernur Kaltim.
Kasus ini bermula dari tindakan medis terhadap pasien berinisial EW pada 19 Februari 2026. Saat itu pasien menjalani prosedur kateterisasi jantung dan pemasangan ring atau stent di ruang Cathlab RSUD AWS Samarinda setelah mengalami keluhan nyeri dada.
Namun beberapa hari setelah prosedur dilakukan, pasien kembali mengeluhkan nyeri hebat, termasuk saat menjalani cuci darah rutin. Keluarga kemudian membawa pasien menjalani pemeriksaan lanjutan di Mount Elizabeth Novena Hospital, Singapura.
Di rumah sakit tersebut, dokter menemukan adanya sisa kawat (wire) yang diduga tertinggal pasca prosedur Percutaneous Coronary Intervention (PCI) yang sebelumnya dilakukan di RSUD AWS.
Jaya menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan resmi dan belum dapat menyimpulkan apakah kasus tersebut benar merupakan malpraktik atau bagian dari tindakan medis dalam situasi darurat.
“Kita belum mengetahui secara pasti apakah memang betul malpraktik atau memang tindakan yang diperlukan untuk melakukan tindakan emergensi kepada pasien,” katanya.
Meski demikian, kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan kesehatan di RSUD AWS, termasuk sistem kerja tenaga medis dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan.
“Kita ingin mengoreksi semua layanan yang ada di rumah sakit AWS. Karena bukan hanya persoalan yang sekarang ramai, masih ada banyak permasalahan pelayanan yang belum diselesaikan dan itu tidak boleh terjadi ke depan,” tegasnya.
Menurut Jaya, posisi RSUD AWS sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Timur membuat kualitas layanan harus benar-benar dijaga karena menyangkut kepercayaan masyarakat.
“Rumah sakit AWS ini rumah sakit rujukan terakhir dan andalan pemerintah provinsi. Hal-hal yang berkaitan dengan layanannya harus diutamakan,” ujarnya.
Ia juga mengonfirmasi adanya penghentian sementara terhadap dokter yang menangani tindakan tersebut, sebagaimana laporan awal yang diterima pihaknya.
“Untuk sementara memang ada penghentian tindakan yang sama kepada yang bersangkutan. Tapi tujuan utamanya agar pelayanan tetap berjalan dan masyarakat tidak ragu mendapatkan pelayanan di rumah sakit,” katanya.
Jaya menekankan evaluasi tidak hanya difokuskan kepada individu dokter, melainkan juga menyasar faktor sistemik di lingkungan rumah sakit.
Potensi kelelahan tenaga medis akibat tingginya jam pelayanan juga perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi fokus dan kualitas tindakan medis.
“Jangan sampai mereka kelebihan jam pelayanan. Karena kalau capek akhirnya tidak fokus pada pelayanan sehingga terjadi keteledoran atau kelalaian,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta masyarakat tidak takut menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan agar perbaikan sistem dapat dilakukan secara terbuka.
“Kami mewakili masyarakat juga ingin menyampaikan bahwa kalau ada keluhan jangan takut dan jangan khawatir tidak ditanggapi. Tujuannya supaya pelayanan lebih baik,” katanya.
Dalam beberapa waktu terakhir, RSUD AWS memang beberapa kali menjadi sorotan terkait persoalan pelayanan kesehatan. Situasi itu memunculkan desakan dari berbagai pihak agar rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, maupun pengawasan internal.
“Pada kasus ini kita akan melihat dari semua sisi. Bukan hanya sisi dokternya, tapi juga kebijakan rumah sakit, SOP, dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan,” pungkas Jaya.
