Insitekaltim, Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menerima kunjungan Konsul Kerja Sama Pembangunan dari Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Mr Oliver Hoppe, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin, 30 Juni 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari kerja sama pembangunan dalam proyek GIZ-ProMangrovePeat. Sebuah inisiatif antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia. Proyek ini fokus pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, dengan wilayah utama kegiatan berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Sri Wahyuni menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa Kalimantan Timur telah lama menjalin kerja sama dengan Jerman, khususnya dalam bidang pelestarian lingkungan.
“Sebelumnya, Kaltim sudah memiliki beberapa kerja sama dengan GIZ, termasuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Kami sangat terbuka dan mendukung proyek-proyek yang memperkuat keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pada 3 Juli mendatang, GIZ bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud dijadwalkan mengunjungi Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung populasi Pesut Mahakam, salah satu satwa endemik yang menjadi simbol konservasi di daerah tersebut.
Menurut Sri Wahyuni, keberlanjutan kerja sama antara Kaltim dan Jerman tetap terjaga meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tetap berkomitmen pada misi pembangunan desa, terutama wilayah-wilayah dengan nilai konservasi tinggi.
“Pergantian pemerintahan tidak mengurangi semangat kerja sama kami dengan GIZ. Justru salah satu misi Gubernur saat ini adalah membangun desa, karena kawasan konservasi gambut dan mangrove sebagian besar berada di wilayah pedesaan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mr Oliver Hoppe juga menanyakan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku terhadap lingkungan dan masyarakat Kaltim. Menanggapi hal itu, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak besar dari sisi ekonomi.
“Secara ekonomi, pembangunan IKN sangat berdampak positif bagi Kalimantan Timur. Namun, kami juga terus berupaya agar pembangunan ini tetap seimbang dengan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan sejumlah kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Salah satunya adalah peraturan gubernur (pergub) yang membatasi eksploitasi di kawasan dengan nilai konservasi karbon tinggi.
“Kawasan dengan nilai konservasi karbon tinggi tidak boleh dieksploitasi. Kebijakan ini mungkin belum banyak diterapkan di daerah lain dan menjadi bentuk komitmen kami menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam,” terang Sri Wahyuni.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman kedua pihak untuk terus memperkuat kerja sama dalam bidang lingkungan hidup, terutama pengelolaan lahan gambut dan hutan mangrove yang berkelanjutan, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan hijau di Kalimantan Timur.(Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
