Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendorong pengembangan konsep Tri City tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
Dalam pembahasan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA), pemerintah mengusulkan agar konektivitas antardaerah di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun secara terpadu, mulai dari jaringan transportasi hingga sistem logistik.
Usulan tersebut muncul di tengah kajian lanjutan pengembangan kawasan Tri City yang selama ini mencakup Samarinda, Balikpapan, dan IKN.
Pemkot menilai konsep tersebut perlu diperluas karena kebutuhan IKN ke depan tidak hanya bergantung pada akses jalan, tetapi juga pasokan pangan, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, pembahasan bersama JICA menunjukkan arah pengembangan kawasan yang semakin komprehensif.
Menurutnya, pemerintah daerah meminta agar konsep Tri City melibatkan lebih banyak wilayah penyangga.
“Awalnya memang Tri City, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Tapi kami mengusulkan agar Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, termasuk pemerintah provinsi juga dilibatkan. Jadi kawasan ini benar-benar saling terkoneksi,” ujar Marnabas, Jumat, 17 Juli 2026.
Ia menilai pembangunan kawasan penyangga IKN tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan jalan atau jembatan. Ketika pusat pemerintahan mulai beroperasi penuh, kebutuhan logistik dipastikan meningkat sehingga seluruh daerah di sekitarnya harus dipersiapkan sebagai satu ekosistem.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hingga kini, Samarinda disebut baru mampu memenuhi sekitar 35 persen kebutuhan pangannya sendiri.
“Kalau IKN berjalan dengan baik, kebutuhan makanan dan minuman pasti meningkat. Sementara Samarinda sekarang baru sekitar 35 persen mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Karena itu Kukar, PPU, dan Paser harus ikut menjadi bagian dari sistem penyangga,” katanya.
Selain memperkuat rantai logistik, pembahasan juga mulai menyentuh rencana pembangunan transportasi massal yang menghubungkan kawasan penyangga IKN. Salah satu yang dikaji adalah jaringan kereta api antarkota.
Proyek tersebut masih berada pada tahap kajian sehingga belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya. Namun, pemerintah daerah telah menyampaikan kebutuhan tersebut kepada tim JICA sebagai bagian dari rencana jangka panjang.
“Kereta api masih dalam tahap pengkajian. Tahun 2027 nanti kebutuhan daerah akan dipetakan. Mereka melihat pengembangannya secara menyeluruh, bukan hanya satu wilayah,” jelasnya.
Konsep yang sedang dibahas diarahkan menyerupai kawasan metropolitan terpadu seperti Jabodetabek, di mana konektivitas antardaerah menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Posisi Samarinda yang berada di jalur penghubung menuju Balikpapan, Bontang, maupun wilayah lain di Kalimantan Timur dinilai menjadi alasan kuat agar pembangunan konektivitas dilakukan secara regional, bukan parsial.
“Samarinda berada di tengah. Ke Balikpapan lewat Kukar, ke Bontang juga lewat Kukar. Karena itu seluruh daerah harus saling terhubung agar manfaat pembangunan IKN bisa dirasakan bersama,” ujarnya.
Komunikasi antara pemerintah daerah dan JICA masih terus berlangsung. Setelah pembahasan di Jakarta dan Samarinda, pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung di Balikpapan pada 21 Juli bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk mematangkan arah pengembangan kawasan penyangga IKN.
“Kami melihat mereka sangat serius. Komunikasi terus dilakukan dan kami berharap hasil kajian ini benar-benar melahirkan sistem konektivitas yang terintegrasi, baik untuk transportasi maupun logistik, sehingga manfaat IKN dapat dirasakan seluruh daerah di Kaltim,” pungkasnya.
