Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi memulai penyaluran insentif bulanan bagi guru melalui Program Jospol (Jaminan Operasional Sosial Politik), dengan menyasar 31.525 guru jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dan guru pondok pesantren, RA, MI dan MTs.
Program ini dirancang untuk berlangsung secara rutin hingga tahun 2030, sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis para pendidik dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kaltim.
Seremoni peluncuran program dilakukan pada Rabu, 25 Juni 2025, di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, dihadiri oleh ribuan guru dari seluruh penjuru provinsi. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud yang tidak dapat memberikan sambutan karena alasan kesehatan.
“Hari ini 31.525 guru menerima insentif secara bersamaan. Ini bukan hanya soal nominal, tapi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka mendidik generasi Kaltim,” ujar Seno Aji dalam wawancara usai acara.
Insentif sebesar Rp500 ribu per bulan diberikan kepada guru dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, RA, MI, MTs, serta pondok pesantren, baik dari jalur PNS maupun non-PNS, terutama mereka yang berada di garis depan pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan.
Program Jospol menjadi salah satu janji utama dalam kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yang kini direalisasikan melalui skema hibah personal dengan alokasi anggaran sebesar Rp32 miliar per tahun. Dana tersebut disalurkan melalui Bankaltimtara, dengan sistem terjadwal dan langsung ke rekening masing-masing penerima.
“Ini bukan program satu kali. Setiap tahun jumlahnya sama, Rp32 miliar, untuk guru-guru kita di seluruh penjuru Kaltim. Dan akan terus bergulir hingga 2030,” tambah Seno.
Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya ditujukan kepada guru yang berada di kota besar, tetapi juga menjangkau para guru di wilayah pelosok dan terpencil yang selama ini tidak terakomodasi dalam skema insentif nasional.
“Kami ingin seluruh guru, tak peduli status atau lokasi mengajarnya, bisa merasakan hadirnya negara. Ini bentuk keadilan sosial,” katanya.
Lebih jauh, Program Jospol sejalan dengan visi “Generasi Emas Kaltim” yang dikembangkan Pemprov Kaltim. Pemerintah meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak Kaltim.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Pemprov menyiapkan sistem monitoring dan validasi data lintas instansi, termasuk melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Validasi ini dilakukan untuk mencegah duplikasi penerima dan memastikan transparansi anggaran.
“Kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan kabupaten/kota, tapi tanggung jawab anggaran tetap di provinsi. Sistem bisa terintegrasi, tapi tidak akan dibebankan ke daerah,” jelasnya.
Penyaluran insentif dilakukan secara simbolis dalam seremoni, namun realisasi transfer langsung ke rekening guru telah dimulai dan dilakukan tanpa perlu laporan manual.
“Semua langsung masuk ke rekening masing-masing. Tidak perlu ribet, tidak ada potongan. Ini hak guru yang harus dijaga bersama,” pungkas Seno.
Dengan bergulirnya Jospol, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan, dan para guru sebagai garda terdepan perubahan sosial di Bumi Etam. (Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
