Reporter: Syifa – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Proses penarikan kendaraan dinas belum selesai. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) Moh Jauhar Effendi berharap pembenahan aset tetap diteruskan meskipun ia tak lagi menjabat.
Hal tersebut disampaikan Jauhar pada media usai gelaran kegiatan penertiban, penarikan, pengamanan dan pemulihan aset berupa kendaraan dinas milik Pemkab Kutim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahap pertama, Kamis (3/12/2020) siang.
“Harapan saya kebijakan ini bisa diteruskanlah. Kalau kita bekerja dengan tertib, itu kan enak ya. Sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Diketahui menjabat lebih dari dua bulan sebagai Pjs Bupati Kutim Jauhar mampu melakukan pembenahan masalah aset yang lama tak terselesaikan.
Meskipun pada mulanya dipandang sebelah mata, kebijakan Jauhar terbukti memberikan perubahan besar untuk Kutai Timur.
“Kebijakan itu ada dua, ada yang disebut dengan kebijakan inkremental yang tidak berani mengambil langkah-langkah yang cukup besar. Tapi ada juga kebijakan yang bersifat struktural, yang kayak gini (penertiban aset),” terangnya.
Demi mendapatkan keberhasilan yang besar, Jauhar menilai perlu memberlakukan kebijakan yang terstruktur dan besar meskipun harus menerima berbagai resiko.
“Saya pun merasakan juga ada yang tidak menyukai saya karena kebijakan saya, tapi tidak apa apa. Ini kan untuk kebaikan kita semua,” tuturnya.
Tidak hanya terkait penertiban kendaraan dinas, Jauhar juga mendorong Pemkab Kutim untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah.
“Termasuk juga aset tanah. Ini akan kita tertibkan. Kita sudah lakukan langkah-langkah penertiban, kita juga sudah bicara dengan bagian pertanahan agar dibantu penyelesaiannya supaya di belakang hari tidak ada persoalan-persoalan terkait masalah ini,” pungkasnya.
Jauhar Effendi mengisi jabatan Bupati Kutim setelah dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada Sabtu (26/9/2020) lalu menggantikan Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang yang tengah cuti mengikuti Pilkada serentak 2020.
