Insitekaltim, Samarinda – Langkah pemerintah pusat yang gencar menggalakkan tiga pilar strategi pendidikan komprehensif yakni Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) mendapat kritik dari parlemen daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar menilai, introduksi berbagai nomenklatur baru dalam sistem pendidikan justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, di mana masyarakat kian dipersulit untuk mengakses hak pendidikan dasar akibat kerumitan sistem penyeleksian.
“Saya jujur, saya tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya semua siswa yang ada sekarang ini adalah sekolah rakyat,” kritik Anhar saat dimintai tanggapan di DPRD Samarinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Beberadaan bangunan sekolah dasar yang konvensional saat ini sudah merepresentasikan wadah pendidikan bagi masyarakat luas, sehingga ia melihat pemerintah lebih terjebak pada narasi istilah semata.
Legislator PDIP itu membandingkan efektivitas sistem pendidikan masa lalu dengan era digitalisasi saat ini, berbagai kluster pendaftaran yang diterapkan sekarang, seperti sistem zonasi, justru memicu gelombang protes dari para wali murid karena dianggap memutus kesempatan anak untuk bersekolah di dekat rumah mereka.
“Sekarang orang mau sekolah saja susah. Dulu, orang mau sekolah ya tinggal sekolah saja; sistemnya jelas dan menampung semua anak,” ujarnya.
Karut-marut ini terjadi karena para pengambil kebijakan di tingkat atas dinilai tidak memahami esensi kebutuhan riil di akar rumput. Berbagai istilah baru seperti Sekolah Garuda hingga istilah pelengkap lainnya dinilai hanya sekadar kosmetik agar terkesan modern tanpa diikuti perbaikan sistem dasar.
“Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa bukannya dipermudah, tetapi malah dipersulit,” tegas Anhar.
Fakta di lapangan di mana ada calon siswa yang rumahnya persis di samping sekolah justru ditolak sistem, lalu terlempar ke sekolah lain yang jaraknya jauh. Baginya, kompleksitas formula sistem digital yang digulirkan pengambil kebijakan justru menjadi bumerang yang membingungkan instansi itu sendiri.
Selain menyoroti akses masuk sekolah, Komisi IV DPRD Samarinda juga menguliti pilar Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Anhar menegaskan, konsep integrasi yang sesungguhnya harus diwujudkan dalam bentuk penyelarasan linear antara kurikulum pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja, bukan sekadar pelabelan status sekolah.
Ia menyoroti rapor buram lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi yang dinilai menyumbang angka pengangguran akibat kurikulum yang terlalu normatif dan gagap menghadapi tuntutan zaman yang dinamis.
“Konsep terintegrasi itu seharusnya menyentuh substansi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan kondisi riil di lapangan,” cecarnya.
Anhar menyayangkan kurikulum yang diterapkan saat ini masih bersifat normatif, konvensional, dan tidak memiliki daya saing global. Ia mencontohkan realitas di Universitas Mulawarman (Unmul) yang meluluskan ribuan mahasiswa setiap tahun, namun daerah maupun negara belum siap mengondisikan ke mana para sarjana tersebut akan terserap di dunia kerja.
Oleh sebab itu, dewan mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dengan membangun koordinasi lintas sektor yang melibatkan dunia usaha, pemerintah daerah, dan legislatif. Penyelarasan ini krusial agar output lembaga pendidikan tidak sekadar mencetak pengangguran baru.
“Negara ini hanya sampai pada tahap membangun gedung yang bagus dan meningkatkan kualitas gurunya, tetapi setelah lulus, siswa dibiarkan berjuang sendiri mencari hidup,” pungkas Anhar.
