Insitekaltim, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Benua Etam.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, penyiapan personel, hingga pendistribusian logistik kebencanaan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim Buyung Dodi Gunawan menyampaikan, kesiapsiagaan tersebut saat ditemui di Diskominfo Provinsi Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Kamis, 27 Agustus 2026.
Buyung menjelaskan, pemantauan terhadap perkembangan karhutla dilakukan secara berkelanjutan oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim. Pemantauan dilaksanakan selama 24 jam untuk mengetahui perkembangan sebaran titik panas dan kejadian karhutla di daerah.
“Pemantauan dilakukan selama 1 x 24 jam, terutama terhadap informasi sebaran titik panas atau hotspot dan kejadian karhutla. Dalam pelaksanaannya kami juga berkolaborasi dengan mitra kebencanaan seperti BMKG dan Kementerian Kehutanan,” jelas Buyung.
Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Monitoring Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan, tercatat 14.795 hotspot di Kaltim sepanjang 1–26 Agustus 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 820 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 503 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, serta 13.472 titik dengan tingkat kepercayaan sedang.
Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 6.004 titik. Selanjutnya Kutai Timur sebanyak 3.003 titik, Kutai Kartanegara 2.426 titik, Paser 1.934 titik, dan Kutai Barat 853 titik.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kaltim juga melakukan sejumlah langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menyiagakan serta memobilisasi personel Tim Reaksi Cepat (TRC) internal beserta sarana dan prasarana karhutla apabila dibutuhkan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
“Personel dan sarana prasarana kami siagakan dan dapat dimobilisasi apabila dibutuhkan. Jadi respons akan disesuaikan dengan perkembangan kejadian karhutla di lapangan,” kata Buyung.
Selain kesiapan personel, BPBD Kaltim juga mendistribusikan logistik kebencanaan kepada BPBD kabupaten dan kota sebagai bagian dari kesiapsiagaan sekaligus mendukung respons ketika terjadi bencana.
Buyung menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), hingga komunitas relawan lainnya.
“Kesiapsiagaan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu koordinasi dengan pemerintah daerah, relawan, komunitas, dan instansi terkait terus kami tingkatkan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi karhutla,” ujarnya.
BPBD Kaltim juga melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi (Renkon) karhutla serta pelaksanaan table top exercise (TTX) dan simulasi bencana.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Kaltim memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi risiko karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan potensi musim kemarau di sejumlah wilayah.
