Reporter: Rexy – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyetujui kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di berbagai daerah seluruh Indonesia bulan Juli nanti. Meskipun begitu, terdapat beberapa daerah yang masih belum memberikan izin secara resmi, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim).
Legislator Fraksi Golkar bidang pendidikan ini menyampaikan sudah lebih satu tahun pembelajaran jarak jauh (PJJ) dijalani.
“Teruntuk kebijakan PTM tidak harus dilakukan secara nasional. Namun dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing karena paling tau kondisinya jadi tidak ada paksaan dari pusat. Intinya kalo sudah siap segera lakukan,” ucapnya saat dihubungi Insitekaltim.com melalui telpon seluler, Kamis (3/6/2021).
Lebih lanjut, ia menekankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dinas terkait juga harus kembali memeriksa kesiapan sekolah-sekolah. Selain itu, penanganan Covid-19 di sekolah tersebut, harus aman dan terkendali.
“Bahkan di satu provinsi tidak harus bareng melakukan PTM. Daerah manapun yang sudah siap dan menurut penanganan Covid-19 sudah terkendali bisa segera lakukan. Jangan ditunda-tunda karena dampaknya akan kurang baik. Apalagi tempat tinggal yang tidak ada akses untuk internet,” jelasnya.
Meskipun begitu, dari setiap daerah masih banyak yang belum melaporkan progres upaya penanganan Covid-19. Sejauh ini, hanya 40 persen daerah yang sudah melapor secara nasional.
“Oleh karena itu harus melaporkan jika ada daerah yang merasa kesulitan terhadap fasilitas akan dibantu tapi yang penting siapkan diri dulu,” tambahnya.
Ia menambahkan, PTM tidak harus dilakukan bulan Juli. Bahkan, lanjut Hetifah, saat ini sudah ada daerah yang memulai pembelajaran tatap muka uji coba.
“Jadi itu yang bulan Juli diharapkan sebagian besar daerah di seluruh nasional sudah melakukan PTM tapi tetap dikembalikan kepada ketentuan daerah masing-masing,” pungkasnya.
