Insitekaltim, Samarinda – Kenaikan harga bahan baku, khususnya solar industri yang disebut telah mendekati Rp30.000 per liter, menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam kunjungan lapangan ke Perumdam Tirta Kencana, Selasa, 28 April 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng mengungkapkan, lonjakan harga tersebut berpotensi memengaruhi biaya operasional perusahaan air minum daerah, terutama dalam proses distribusi dan pengolahan air.
“Informasi dari direktur utama, mereka menggunakan solar industri yang harganya sudah hampir Rp30.000. Ini tentu akan berdampak pada pembiayaan operasional,” ujarnya.
Selain faktor harga bahan bakar, Ronal juga menyinggung kondisi efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan di berbagai sektor pemerintahan. Hal tersebut dinilai turut memengaruhi pola kerja dan optimalisasi layanan di Perumdam.
Ia menjelaskan, tekanan dari sisi biaya operasional harus diantisipasi dengan strategi yang tepat, agar tidak berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam bentuk kenaikan tarif air.
“Dengan kondisi ekonomi dan inflasi yang ada, memang harga barang di pasar ikut berubah. Tapi kami berharap ini tidak sampai membebani masyarakat,” katanya.
Ronal secara tegas menyatakan DPRD tidak menginginkan adanya kenaikan tarif air dalam waktu dekat, meskipun biaya operasional mengalami peningkatan.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang menunjukkan peningkatan justru harus dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas layanan.
“Pendapatan daerah kita kemarin bahkan sudah di atas 130 persen dari target. Jadi seharusnya pelayanan yang ditingkatkan, bukan justru tarif yang naik,” tegasnya.
Dalam konteks ini, DPRD mendorong Perumdam Tirta Kencana untuk melakukan efisiensi internal, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya agar tetap mampu memberikan layanan optimal tanpa membebani pelanggan.
Selain itu, pansus juga meminta agar setiap potensi kenaikan biaya operasional dikaji secara transparan dan dikomunikasikan dengan DPRD, sehingga dapat dicarikan solusi bersama.
“Kami ingin ada keseimbangan antara keberlanjutan operasional perusahaan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelanggan,” tambahnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di mana sektor pelayanan dasar seperti air bersih menjadi salah satu fokus utama penilaian DPRD.
