Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Diminati Anak Muda, Padel Dinilai Masih Menjadi Olahraga Kalangan Tertentu

    Juni 8, 2026

    Buka di Samarinda, W Superclub Terancam Disidak Jika Tak Penuhi Standar Keselamatan

    Juni 8, 2026

    Tekan Risiko Stunting, Wawali Samarinda Soroti Pentingnya Edukasi Calon Pengantin

    Juni 8, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Bontang»Harga Lahan Tak Wajar, Agus Haris Kritik Pembebasan 704 Hektare di Bontang Lestari
    DPRD Bontang

    Harga Lahan Tak Wajar, Agus Haris Kritik Pembebasan 704 Hektare di Bontang Lestari

    SittiBy SittiJuli 8, 202402 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Agus Haris, Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim,Bontang – Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris menyayangkan harga pembebasan 704 hektare lahan warga di Loktunggul, Bontang Lestari, hanya dibanderol Rp10.000 per meter. Harga tersebut jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencapai Rp100.000 per meter di Kecamatan Bontang Selatan.

    “Harga jual tersebut sangat tidak sebanding dengan NJOP dan merugikan masyarakat setempat,” ujar Agus Haris dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Bontang, Senin (8/7/2024).

    Legislator Partai Gerindra itu juga, menyoroti kurangnya transparansi dan kejelasan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terkait penyerapan tenaga kerja lokal.

    “Dalam dokumen Amdal tidak dijelaskan berapa tenaga kerja Bontang yang harus diserap. Padahal, merujuk pada Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja, 75 persen tenaga kerja harus lokal,” tegasnya.

    Ia mengkritisi pemerintah yang dinilai kurang proaktif, dalam melindungi masyarakat dari harga tanah yang tidak wajar. Agus Haris menekankan, pentingnya pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan NJOP, kepada para pembeli tanah.

    “Kami mendorong pemerintah untuk menjelaskan NJOP secara detail kepada pembeli tanah. Meski pembeli boleh menawar, upaya perlindungan masyarakat tetap harus ada,” jelasnya.

    Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah dan anggota DPRD sudah sepakat, Bontang Lestari akan menjadi kawasan industri. Namun, Agus Haris menegaskan bahwa sebelum lahan dibebaskan, pemerintah harus menyiapkan kajian investasi yang jelas, agar pemilik modal memahami kondisi dan prospek ekonomi Bontang.

    “Jika lahan sudah dikelola sebagai kawasan industri, keuntungan bisa berlipat-lipat. Namun, hak masyarakat harus tetap terlindungi dan terakomodir secara jelas dalam Amdal,” tuturnya.

    Sebagai tindak lanjut, Agus Haris mengimbau Ketua RT 15 untuk meminta warganya, yang belum membebaskan lahan untuk melakukan negosiasi ulang dengan pembeli.

    “Sampaikan ini kawasan industri, tidak layak kalau harga tanah hanya Rp10.000 per meter,” tegasnya.

    Agus haris Amdal NJOP
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Sitti

    Related Posts

    PMII Samarinda Desak Relokasi Pertamina dan Tindak Tegas Pelanggaran Amdal

    Agustus 6, 2025

    DLH Kaltim Fokus Menanggulangi Sampah Cegah Open Dumping

    April 23, 2025

    Kewenangan Amdal Beralih ke Provinsi, Anwar Sanusi Nilai Lebih Efisien

    April 23, 2025

    Rizal Desak Pemerintah agar Pegawai Non-ASN Diangkat P3K

    Februari 12, 2025

    Yassier Arafat Sebut Lapangan Berbas Pantai Butuh Perbaikan, Bukan Alih Fungsi

    November 28, 2024

    Baru 30 Persen TPS Terhitung, Neni-Agus Unggul Jauh di Pilkada Bontang

    November 27, 2024
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Diminati Anak Muda, Padel Dinilai Masih Menjadi Olahraga Kalangan Tertentu

    R’syaJuni 8, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Tingginya biaya bermain padel dinilai masih menjadi tantangan bagi perkembangan olahraga tersebut…

    Buka di Samarinda, W Superclub Terancam Disidak Jika Tak Penuhi Standar Keselamatan

    Juni 8, 2026

    Tekan Risiko Stunting, Wawali Samarinda Soroti Pentingnya Edukasi Calon Pengantin

    Juni 8, 2026

    Tak Mau Ujuk-Ujuk Maju, Helmi Akan Bangun Mesin Politik hingga Tingkat RT

    Juni 8, 2026

    Percepat Penurunan Stunting, Kepala BKKBN Kaltim Dorong Sinkronisasi Data RLTH

    Juni 8, 2026
    1 2 3 … 3,129 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.