Insitekaltim, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya optimalisasi penyerapan dan realisasi anggaran memasuki triwulan II tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam briefing bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin 6 April 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, sementara Wakil Gubernur mengikuti secara daring dari Jakarta.
“Intinya bagaimana program-program, terutama penyerapan dan realisasi anggaran, bisa berjalan optimal. Sekarang kita sudah masuk triwulan kedua di bulan April, jadi semuanya harus menyesuaikan dan berjalan dengan baik,” ujar Rudy.
Ia juga meminta dukungan dari media agar pelaksanaan program-program pemerintah daerah, khususnya program unggulan seperti Gratispol, dapat berjalan maksimal. Menurutnya, program tersebut sejauh ini telah berjalan baik dan akan terus disesuaikan pada tahap berikutnya di tahun anggaran 2026.
Terkait polemik usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang disebut berkurang dari 160 menjadi 25 usulan, Rudy menyerahkan penjelasan teknis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekda.
“Untuk itu teknisnya nanti dengan TAPD dan Bu Sekda,” singkatnya.
Sementara itu, mengenai anggaran sekitar Rp25 miliar untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, Rudy menjelaskan bangunan tersebut sudah lama tidak ditempati sehingga membutuhkan pembenahan menyeluruh.
“Rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati, jadi banyak yang harus dibenahi. Semua prosesnya sesuai SOP, dibahas di TAPD, bersama DPRD, dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Namun demikian, ia menyarankan agar penjelasan lebih rinci terkait angka anggaran tersebut disampaikan langsung oleh tim TAPD.
Selain itu, Rudy juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim telah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang sebelumnya diuji coba saat Ramadan. Kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan biaya operasional.
“Kita lihat kalau hari Jumat jam kerja pendek itu kurang efektif. Jadi kita terapkan WFH atau WFA untuk mengurangi biaya operasional, mulai dari listrik, bahan bakar, hingga konsumsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga berdampak pada pengurangan perjalanan dinas serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
“Perjalanan dinas sangat berkurang. Jadi ini bagian dari efisiensi yang kita lakukan,” pungkasnya.
