Insitekaltim, Samarinda – Pesan penting kembali disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud saat memimpin Morning Briefing bertema Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 11 Agustus 2025.
“Semua output kegiatan OPD harus bisa langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Timur di 10 kabupaten dan kota,” tegasnya membuka arahan.
Pertemuan kali ini memfokuskan pembahasan pada harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya yang terkait dengan APBD dan efisiensi anggaran. Gubernur menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintah daerah harus selaras dengan program prioritas dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, infrastruktur strategis, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.
Kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim, ia mengingatkan bahwa setiap belanja yang dilakukan harus berbasis kinerja dan memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat.
“Utamakan kegiatan prioritas. Kegiatan yang tidak mendesak tunda dulu. Mohon ini jadi perhatian semua kepala OPD,” pesannya.
Gubernur juga menekankan pentingnya mitigasi APBD, mengingat adanya kabar pemotongan dana transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar 75 persen pada 2026. Ia mengingatkan agar Kaltim tidak bergantung pada dana transfer, melainkan mulai mengembangkan sumber penerimaan daerah baru.
“Kaltim harus segera bertransformasi. Gali potensi renewable resources dengan terus mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jangan seperti dinosaurus, punah karena tak mampu bertransformasi,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa saat ini APBD Kaltim masih sangat bergantung pada transfer pusat, khususnya dari DBH Migas. Secara de jure, ketergantungan Kaltim terhadap sektor minerba mencapai 45 persen, namun secara de facto angkanya bahkan mencapai 70 persen. Kondisi ini juga dialami sejumlah daerah kaya sumber daya alam di Kaltim seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Berau.
Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong optimalisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi penerimaan daerah. Potensi itu dapat berasal dari pajak alat berat, pajak air permukaan, serta berbagai sumber pendapatan lain yang belum dimaksimalkan. Selain itu, kerja sama perusahaan daerah (perusda) dengan perusahaan migas seperti Eni dan PT Badak di kawasan Tanjung Santan juga perlu dioptimalkan.
Tak hanya soal peningkatan pendapatan, gubernur juga menekankan efisiensi dan rasionalisasi belanja. “Lakukan efisiensi dan rasionalisasi. Pangkas perjalanan dinas dan acara-acara seremonial,” tandasnya.
Ia mengkritisi kebiasaan pengadaan barang baru setiap tahun, khususnya mesin dan peralatan, yang sering kali masih layak pakai. “Gunakan aset yang masih bisa dipakai. Jangan beli mesin setiap tahun. Setiap tahun maunya lem biru, lempar beli baru. Jangan Pak, jangan,” ucapnya mengingatkan.
Menutup arahannya, ia meminta seluruh OPD melakukan pengendalian secara intensif, monitoring berkelanjutan, serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada gubernur. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya generasi emas Kalimantan Timur. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
