Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud tidak berada di Samarinda saat aksi penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung, Rabu, 4 November 2026. Rudy diketahui bertolak ke Jakarta untuk menjalankan sejumlah agenda kedinasan, termasuk menemui Menteri Perindustrian dan membahas persoalan energi di Kementerian ESDM.
Keberangkatan Rudy menjadi perhatian setelah beredar foto dirinya berada di dalam pesawat dengan tujuan Jakarta. Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai kehadirannya dalam agenda penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung di Benua Etam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi menjelaskan, keberangkatan gubernur merupakan bagian dari agenda kedinasan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Ia menegaskan perjalanan tersebut bukan untuk menghindari aksi masyarakat.
Selama berada di Jakarta, Rudy dijadwalkan bertemu Menteri Perindustrian pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan itu membahas peninjauan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditi Turunan Kelapa Sawit.
Dalam agenda tersebut, Rudy bersama enam perusahaan refinery sawit di Kaltim akan menyampaikan persoalan yang dihadapi industri daerah. Salah satu pembahasannya menyangkut peluang relaksasi penerapan regulasi agar hasil samping industri pengolahan kelapa sawit dapat dimanfaatkan dan dipasarkan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung hilirisasi serta meningkatkan peluang ekspor produk turunan kelapa sawit asal Kaltim.
Selain itu, Rudy juga dijadwalkan mengunjungi Kementerian ESDM untuk membahas persoalan kelangkaan BBM dari Pertamina serta pemadaman listrik bergilir oleh PLN yang menjadi perhatian di daerah.
Ririn menyebut, meski gubernur sedang menjalankan agenda di luar daerah, penyampaian aspirasi masyarakat tetap akan diterima oleh jajaran Pemprov Kaltim.
Pejabat yang ditugaskan menerima massa aksi yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kaltim tetap berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dijadwalkan menghadiri rapat bersama menteri dan Wakil Ketua MPR. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim juga mengikuti The 2nd Steering Committee Meeting Tim Koordinasi Strategis Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) bersama Bappenas di Jakarta.
Melalui penugasan sejumlah pejabat tersebut, Pemprov Kaltim memastikan komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka dan aspirasi yang disampaikan dapat diterima untuk ditindaklanjuti.
