Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui Program Pendidikan Gratis atau Gratispol. Program ini menyasar 157.090 mahasiswa di seluruh wilayah Kaltim dengan total anggaran mencapai Rp1,377 triliun.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, Program Gratispol diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun kepercayaan.
“Jumlah yang kita targetkan saat ini sebanyak 157.090 mahasiswa, baik di kampus swasta maupun negeri di seluruh Kaltim. Tanpa memandang gender, agama, suku, maupun etnis. Jadi tidak ada perbedaan,” ujar Rudy, Senin, 23 Februari 2026.
Ia menjelaskan, penyaluran dana dilakukan langsung ke masing-masing perguruan tinggi, bukan kepada mahasiswa secara perorangan. Saat ini, sekitar 52 perguruan tinggi di Kaltim telah menjadi mitra penyaluran Program Gratispol.
“Kalau ada isu pemutusan sepihak atau penolakan, itu bukan kewenangan kami. Karena pembayaran dilakukan ke kampus. Mekanisme verifikasi dan administrasi sepenuhnya berada di perguruan tinggi,” tegasnya.
Kata Rudy, Program Gratispol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan program beasiswa sebelumnya, seperti Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan Stimulan pada 2023 yang hanya menjangkau sekitar 28.213 penerima. Lonjakan tersebut terlihat baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat.
Meski demikian, ia menekankan bahwa program ini tetap memiliki kriteria dan batasan guna memastikan ketepatan sasaran. Salah satu syarat utama adalah mahasiswa harus berdomisili di Kaltim minimal selama tiga tahun.
“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Kaltim. Ada regulasi yang mengatur, minimal berdomisili tiga tahun. Tidak semua bisa serta-merta mendapatkan karena ada batasan usia dan persyaratan lainnya,” jelasnya.
Selain itu, mahasiswa yang telah menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari program lain tidak diperkenankan menerima bantuan ganda. Pemprov Kaltim juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara (ASN), seperti guru.
“ASN, terutama guru, perlu kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Mereka adalah pelayan publik dan harus mendapatkan pendidikan yang memadai,” katanya.
Menutup pernyataannya, Rudy berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme maupun persyaratan Program Gratispol.
“Kami tidak bisa memaksakan jika ada yang tidak mendaftar. Program ini terbuka, tetapi tetap ada aturan. Semua anggaran dan mekanismenya sudah disiapkan,” pungkasnya.
