Insitekaltim,Sangatta – Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur memberikan masukan dan saran konstruktif terhadap nota penjelasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Fraksi Golkar berpandangan bahwa APBD harus diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas.
“Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian”,” kata Ketua Komisi C DPRD Kutim Adi Sutanto di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
Program-program prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan sekaligus tujuan penyerapan APBD. Fraksi Golkar meminta agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target di 2024.
“Terdapat program prioritas dan strategis yang harus didorong akselerasi target pencapaiannya di 2024 oleh semua stakeholder, yakni Percepatan penyelesaian pelabuhan Kenyamukan pada sisi laut maupun darat,” kata Adi Sutanto.
“Persiapan sarana dan prasarana, SDM, Organisasi tata Kelola pelabuhan harus dipersiapkan secara purna. Apabila Pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024 maka akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta agar anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pelayanan air bersih, pengentasan kemiskinan, dan menekan angka stunting di Kutai Timur juga ditingkatkan.
“Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Timur harus bersinergi dan sinkron dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Propinsi Kaltim untuk menjamin keselarasan dan keberlangsungan pembangunan,” kata Adi Sutanto.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi bahwa target proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi Pendapatan Pajak dan Retribusi menyumbang peningkatan PAD. Hal ini sebagai wujud perbaikan kinerja pada 11 Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
“Namun demikian, Fraksi Golkar berharap agar target PAD tersebut dapat dicapai dengan optimal,” kata Adi Sutanto.
Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan APBD yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.
