Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono mengaku belum melihat kinerja optimal dari Perusahaan Perseroan Daerah (Perusda) selama dua periode dirinya duduk di Komisi II.
Menurutnya, perusda seharusnya menjadi salah satu penggerak utama pendapatan asli daerah (PAD), namun dalam praktiknya masih jauh dari harapan.
“Intinya saya sudah dua periode di Komisi II, dan selama itu semua perusda yang ada belum maksimal. Potensinya ada, tapi belum kelihatan hasil nyatanya,” ujar Sapto saat ditemui di Gedung B Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu 11 Mei 2025.
Sapto menyebut, saat ini beberapa perusda tengah dalam masa evaluasi dan restrukturisasi. Ia mengibaratkan kondisi tersebut bukan sekadar ‘perbaikan mesin’, tetapi pembenahan yang menyeluruh terhadap manajemen dan arah bisnis perusahaan.
“Sekarang memang sedang dalam tahap perbaikan. Tapi bukan seperti motor rusak yang tinggal dibetulkan. Ini soal banyaknya perusda yang belum jalan sesuai fungsi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, beberapa jabatan di tubuh perusda akan berakhir pada bulan Mei dan Juni. Momentum ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang bagi kepemimpinan baru yang lebih profesional.
“Nanti tinggal tunggu kebijakan Gubernur. Apakah akan diganti atau tidak, itu kewenangan eksekutif. Tapi kami berharap ke depan diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya kapasitas,” kata Sapto.
Ia menggarisbawahi, pentingnya menempatkan figur yang kompeten, bukan karena kedekatan personal atau politik. Menurutnya, prinsip The right man on the right job harus menjadi acuan utama dalam memilih jajaran pimpinan perusda.
“Kalau dia punya kemampuan dan potensi, kenapa tidak dipakai? Tapi kalau tidak punya kapasitas, ngapain dipaksakan. Yang penting itu profesional, bukan siapa, anak siapa,” tambahnya.
Sapto menyebut penguatan peran perusda sangat krusial di tengah upaya Kalimantan Timur mencari sumber PAD baru di luar sektor batu bara. Jika dikelola dengan baik, perusda dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan.
