Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Anhar menilai, wacana penutupan sejumlah program studi, khususnya bidang keguruan, perlu dikaji secara mendalam dan tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh.
Ia menegaskan kondisi kebutuhan tenaga kerja di setiap daerah berbeda, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar di beberapa bidang.
“Jangan sampai kebijakan nasional tidak mempertimbangkan kondisi daerah. Kita masih kekurangan guru di beberapa bidang,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.
Menurut Anhar, kebutuhan tenaga pengajar seperti matematika, bahasa Inggris, dan bidang tertentu lainnya masih belum terpenuhi secara optimal di Samarinda.
Ia juga menyoroti fakta banyak tenaga pengajar di daerah justru berasal dari luar, karena keterbatasan kompetensi lulusan lokal.
“Ini bukan soal lokal atau luar, tapi soal kompetensi. Kalau kebutuhan tidak ada, ya pasti ambil dari luar,” jelasnya.
Lebih jauh ia menilai persoalan utama bukan hanya pada jumlah lulusan, tetapi ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Hal ini juga berdampak pada tingginya angka pengangguran di Samarinda, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik.
Anhar mencontohkan berbagai proyek pembangunan di Samarinda masih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, karena keterampilan yang dibutuhkan tidak tersedia secara lokal.
“Anggaran besar tapi tenaga kerja kita tidak terserap maksimal. Ini yang harus jadi evaluasi,” tegasnya.
Ia menilai dunia pendidikan khususnya sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, harus lebih adaptif dengan kebutuhan pasar kerja.
“Harus ada sinkronisasi. Jurusan yang dibuka harus sesuai dengan kebutuhan industri di daerah,” katanya.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat, di mana masih banyak warga yang masuk kategori prasejahtera, salah satunya tercermin dari tingginya jumlah penerima bantuan BPJS PBI.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi ada, tapi pemerataan dan penyerapan tenaga kerja belum maksimal,” pungkasnya.

