Reporter : Romi – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Bontang – DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota, berkomitmen untuk Konsisten dalam menuntut pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam, saat di Sekretariat DPRD belum lama ini.
Menurutnya, daerah pengelola harus mendapatkan DBH yang ideal. Atas alasan itu, beberapa waktu lalu Bontang kembali menjadi inisiator pertemuan Forum Daerah Pengolah, yang terdiri dari Kota Balikpapan, Sorong, Prabumilih, Cilacap, Indramayu, Dumai, Langkat, Lhokseumawe, Palembang dan Blora.
“Terkait Revisi undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan 11 Kota termasuk Bontang sangat mendukung,” kata Rustam.
Rustam menambahkan, Walikota Bontang dinilai sangat bersemangat untuk memperjuangkan hak daerahnya.
Hal itu diwujudkan dengan komitmen bersama DPRD, untuk terus menyuarakan permasalahan ini.
“Optimis, jika 11 kabupaten/kota dan anggota DPRD Kotanya bersatu, ditambah lagi dengan DPR RI-nya maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya menjadi milik kita,” ucap Rustam.
DBH Migas selama ini memiliki pembagian seperti berikut, porsi 69,5 untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah penghasil. Bontang hanya mendapatkan bagian 1 persen saja sama denga daerah lain, tanpa ada nilai lebih sebagai Kota Pengolah.
“Komposisi DBH Migas saat ini tidak ada sedikit pun nilai lebihnya untuk Kota Bontang sebagai daerah pengolah. Padahal risiko sebagai daerah pengolah harusnya masuk dalam pertimbangan perhitungan komposisi DBH” tambahnya.
Rustam pun berharap kepada 11 kabupaten/kota yang ada untuk bersama-sama bisa mendorong hal ini kepada teman-teman DPR RI hingga masuk ke Prolegnas, mengingat Kaltim memiliki perwakilan di DPR RI dan yang bersangkutan bersiap untuk membantu apa yang menjadi tuntutan Kota Bontang adalah dari 1 persen agar bisa menjadi 4,5 persen.
“Untuk inilah, 11 kabupaten/kota pengolah mencoba untuk berjuang bersama. Terlepas kegiatan kilang yang ada di Bontang secara tidak langsung pastinya mempengaruhi kualitas air dan udara, berbagai penyakit belum lagi limbahnya,” tuturnya.
