Insitekaltim, Samarinda – Eskalasi politik Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda 2029 mulai memanas setelah berembusnya kabar deklarasi dini internal partai politik terkait bursa pencalonan figur untuk kontestasi mendatang.
Salah satu yang mencuat ke permukaan adalah langkah taktis Partai Gerindra yang disebut-sebut telah mendeklarasikan Helmi Abdullah untuk maju bertarung.
Kendati riak politik di luar pemerintahan mulai bergerak cepat, dinamika tersebut direspons dengan sangat tenang oleh internal koalisi pemerintahan kota saat ini.
Bendahara DPW Nasdem Kaltim sekaligus Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menilai manuver deklarasi dini tersebut merupakan hak politik yang wajar bagi setiap figur.
Menanggapi gerakan politik kompetitornya yang sudah mulai mencuatkan nama figur potensial, Saefuddin Zuhri tidak ingin ambil pusing. Menurutnya, atmosfer politik yang dinamis adalah hal biasa dan ruang bagi siapa pun yang memiliki ambisi memimpin Kota Tepian harus tetap dihormati.
“Ya, sah-sah saja. Bagi siapa pun yang ingin maju, tentu itu hak mereka karena beliau memang memiliki keinginan politik tersebut,” ujar Saefuddin Zuhri saat dihubungi, Jumat, 19 Juni 2026.
Ketika disinggung mengenai arah politik pribadinya dan potensi apakah dirinya akan ikut membidik kursi kepemimpinan dalam kontestasi Pilwali mendatang, politisi Nasdem ini memilih untuk menahan diri dan menolak memberikan sinyal konfirmasi secara terburu-buru.
“Ya, kita lihat saja dulu bagaimana pergerakannya sebentar lagi,” imbuhnya
Lebih lanjut, Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tidak berada pada kalkulasi politik elektoral jangka panjang, melainkan pada pemenuhan target pembangunan daerah yang belum tuntas.
Ia menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program kerja Pemkot Samarinda menyentuh aspek kemajuan, kesejahteraan, dan kebersihan kota.
Sikap menolak larut dalam manuver Pilwali ini semakin dipertegas saat dirinya ditanya mengenai peluang politik jika di kemudian hari dipasangkan dengan figur dari Gerindra, Helmi.
Tuntutan mendesak di kursi eksekutif saat ini adalah menyelesaikan persoalan tata kelola keuangan daerah yang sedang melambat, bukan membahas skenario pasangan calon.
“Prinsipnya saya fokus bekerja terlebih dahulu saat ini. Kita dituntut untuk bekerja ekstra keras dan memaksimalkan program yang ada di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang slow. Jadi, hal-hal terkait kontestasi politik belum terpikirkan oleh saya,” tegasnya.
