Dewan Tidak Punya Kewenangan Menghentikan Pembangun Masjid Kinibalu

Insitekaltim Samarinda-Terungkap dalam sidang paripurna ke- 23 DPRD Provinsi Kaltim  dewan tidak satu suara  terkait penghentian masjid Kinibalu yang berlokasi di Kelurahan Jawa Samarinda, Rabu (12/9/2018)
Sebelumnya dalam hering dengan forum masyarakat peduli masjid Kinibalu(10/9/2018), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kaltim H. Syahrun. Fraksi Golkar dan wakil ketua DPRD Provinsi Henry PailanTandi Payung sepakat untuk merekomendasikan agar pembangunan masjid Kinibalu dihentikan
Menurut Henry Pailan Tandi Payung Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim dirinya  akan kirim surat ke gubernur Kaltim agar menghentikan proyek pembangunan masjid Kinibalu yang berlokasi di Kampung Jawa.
“Dan dewan mendesak  pembangunan masjid tersebut agar dihentikan karena sudah jelas-jelas menyalahi aturan, “ucapnya
Menurut Dahri Yasin,SH, legislator partai Golkar, usai sidang paripurna kepada Insitekaltim, menyebutkan bahwa dewan tidak punya kewenangan untuk menghentikan pembangunan masjid Kinibalu dan itu kewenangannya dipemerintah, yakni gubernur
“Berkaitan pembangunan masjid tersebut adalah keputusan bersama yang disetujui anggarannya. Kalaupun mau ditinjau ulang atau dianulir harus dikembalikan ke seluruh anggota dewan dan itu tidak gampang, harus melalui sidang paripurna karena sudah diperdakan,”ucapnya
Selain itu kalau masalahnya persoalan IMB tidak terbit bukan berarti tidak boleh dibangun. Karena pemerintah prov.Kaltim sudah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah kota sesuai peruntukannya, selama 14  hari permohonan itu diajukan maka berarti IMB tersebut dianggap ada, kalau kita bicara azas hukum yang berlaku
“Kan lucu,”hasil hering lalu akan membatalkan  perda pembangunan masjid Kinibalu yang penganggarannya sudah disetujui. Perda tersebut diputuskan melalui  sidang paripurna dan perda itu juga sebagai dasar proyek pembangunan masjid di Kinibalu,”ungkapnya
Kalau ada gejolak dibawa itu wewenang gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut, jangan kemudian persoalan di bawah ke DPRD. Dan itu ada yang harus bertanggung jawab masalah anggaran kalau Ketua DPRD Prov. Kaltim mau bertanggung jawab, silahkan kalau kami tidak mau,”cetusnya
Dan saya kira peluang untuk menghentikan pembangunan masjid tersebut agaknya sulit. Berapa kerugian negara kalau sampai dihentikan pembangunannya,”kata Dahri Yasin, yang juga calon DPR-RI dari partai Golkar
Wartawan sukri