Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Iswandi menilai penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah bukan menjadi persoalan utama, melainkan harus diimbangi dengan optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Menurutnya secara karakteristik wilayah, Samarinda memang tidak bisa bergantung pada sektor sumber daya alam seperti daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim), yang memiliki basis pertanian atau perkebunan.
“Kita ini kota jasa, bukan daerah pertanian. Jadi wajar kalau DBH kita tidak seperti Kutai Timur atau Kutai Kartanegara,” ujar Iswandi Rabu 15 April 2026.
Ia menegaskan potensi terbesar Samarinda justru berada pada sektor usaha dan jasa, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup besar.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, terdapat puluhan hingga ratusan ribu pelaku usaha di Samarinda, baik yang terdata secara formal maupun yang teridentifikasi melalui platform digital.
“Kalau dari data Google Maps saja bisa sampai 150 ribu usaha. Yang terdaftar resmi sekitar 122 ribu, tapi yang benar-benar aktif dan terdata itu sekitar 72 ribu. Ini potensi besar yang harus dimaksimalkan,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus menggali potensi tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tanpa membebani masyarakat.
“Ini yang harus kita kejar, tapi tetap berkeadilan. Jangan sampai memberatkan pelaku usaha,” tegasnya.
Selain sektor UMKM, pentingnya pengembangan pariwisata sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Menurutnya, sektor pariwisata memiliki efek berantai (multiplier effect) yang besar terhadap berbagai sektor lainnya.
“Kalau orang datang ke Samarinda, pasti ada perputaran ekonomi. Mereka makan, minum, nginap, pakai transportasi. Itu semua menghasilkan pemasukan,” katanya.
Ia pun mendukung pengembangan kawasan seperti Teras Samarinda sebagai bagian dari upaya menarik kunjungan ke kota.
Namun demikian, mengingatkan agar pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Kalau proyek yang tidak punya multiplier effect, sebaiknya dipikirkan dulu. Jangan fokus ke proyek monumental, tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya.
