Insitekaltim, Samarinda – Persoalan klasik mengenai keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kesenjangan antara jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kuota ruang belajar (rombel) yang tersedia di tingkat SMA dan SMK negeri tahun ini terbilang sangat jomplang.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim Armin membeberkan, kuota kursi yang mampu disiapkan oleh seluruh sekolah negeri di Kaltim saat ini belum sebanding dengan ledakan jumlah kelulusan siswa SMP di daerah.
Kondisi tersebut secara otomatis memaksa puluhan ribu calon murid harus tersingkir dari persaingan masuk sekolah negeri dan dialihkan ke sekolah swasta.
“Daya tampung kita di Kaltim ini terbatas untuk sekolah negeri. Sebagai gambaran, daya tampung yang bisa kita siapkan untuk masuk di semua sekolah negeri itu hanya sekitar 52.000 siswa. Sementara, anak-anak yang lulus dari jenjang SMP itu jumlahnya lebih dari 70.000 anak,” ungkap Armin saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kaltim beberapa hari lalu.
Ketimpangan kuota yang mencapai belasan ribu siswa tersebut memicu kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat. Armin mengakui, meski kapasitas sekolah swasta di Kaltim dipastikan sanggup menampung sisa lulusan yang tidak lolos seleksi, problem utama di lapangan terletak pada preferensi dan kemampuan ekonomi orang tua murid.
Hingga saat ini, mayoritas masyarakat masih menaruh harapan besar agar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri karena pertimbangan biaya yang lebih terjangkau. Krisis ruang kelas ini dilaporkan terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, dengan tekanan paling tinggi berada di wilayah perkotaan.
“Secara kapasitas, pihak swasta sendiri pasti sanggup menampung. Cuma persoalannya, masyarakat kita kan pasti penginnya menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri. Itu masalah yang terjadi sekarang di lapangan. Kondisi seperti ini banyak sekali kita temukan, salah satunya di Balikpapan,” beber Armin.
Untuk menekan angka ketimpangan korektif tersebut dan meredam polemik tahunan PPDB, Pemprov Kaltim mengklaim tengah melakukan langkah ekspansi dengan membangun sejumlah Unit Sekolah Baru (USB) di beberapa titik krusial.
Pada tahun ajaran ini ada lima sekolah negeri baru yang tersebar di Balikpapan, Kutai Timur, dan Berau yang sudah siap dioperasikan untuk mulai menerima angkatan siswa pertama.
“Rencana ke depan untuk menekan persoalan ini, ya kita harus menambah sekolah baru. Misal di Balikpapan, tahun ini kita bantu dan sudah ada dua sekolah baru yang langsung menerima siswa baru, yaitu SMAN 10 Balikpapan dan SMKN 8 Balikpapan,” jelasnya.
“Kemudian nanti juga ada dua sekolah baru di Berau yang siap menerima siswa baru, serta satu lagi di Sangatta, yaitu SMAN 2 Sangatta. Pola pembangunan sekolah baru seperti itu yang terus kita lakukan,” pungkas Armin.
