Insitekaltim, Samarinda – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan arah pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Karena itu, ia menekankan pentingnya partisipasi pelaku usaha agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian daerah.
Menurut Amalia, Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret aktivitas dunia usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan arah pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur,” ujarnya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 25 Juni 2026.
Pencanangan BPS RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai penanda dimulainya pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS telah mengerahkan lebih dari 3.000 petugas yang melakukan pendataan sejak 15 Juni. Pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang lebih akurat sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Amalia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar kepada petugas.
Ia memastikan seluruh data yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak digunakan sebagai dasar penetapan pajak maupun memengaruhi penerimaan bantuan sosial.
Masyarakat juga diimbau memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan keterangan. Seluruh petugas dibekali atribut resmi berupa rompi, kartu identitas yang dilengkapi barcode, serta surat tugas selama menjalankan pendataan.
