Insitekaltim,Samarinda – Batasan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, cakupan wilayah dan standar biaya daerah.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik saat menjadi narahubung dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Regulasi Kampanye dan Penggunaan Dana Kampanye yang diadakan di Mercure Hotel Samarinda pada Selasa (17/9/2024).
Dalam pemaparannya, Idham Holik menekankan pentingnya koordinasi dalam menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye. Sesuai dengan Pasal 74 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, Bawaslu, pewarta dan pemantau terdaftar.
“Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa batasan dana kampanye ditetapkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Idham.
Idham juga menjelaskan bahwa sumber dana kampanye harus transparan dan akuntabel. Dana kampanye yang berasal dari pasangan calon harus berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan calon tersebut.
Sementara itu, dana kampanye dari partai politik atau gabungan partai politik harus berasal dari keuangan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. “Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu,” tambahnya.
Selain dana dari pasangan calon dan partai politik, kampanye pemilu juga dapat didanai oleh negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendanaan ini meliputi debat publik antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan di media massa cetak maupun elektronik.
“Semua ini dapat difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” jelas Idham.
Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan dana kampanye, KPU berharap dapat mewujudkan pemilu serentak 2024 yang partisipatif, terbuka dan berakuntabilitas publik. Idham mengakhiri pemaparannya dengan mengajak semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.
“Mari kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil demi masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya.
Kegiatan bimtek ini dihadiri oleh perwakilan KPU kabupaten/kota se-Kaltim dan berbagai pihak terkait lainnya, yang menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024.
