Insitekaltim, Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda mencatatkan rekor impresif dalam penanganan dan pelayanan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk HIV di Kota Samarinda pada tahun lalu berhasil menyentuh angka 99,8 persen, mendekati target sempurna.
Capaian fantastis tersebut menarik perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Pihak Kemenkes bahkan turun langsung ke Samarinda untuk melakukan supervisi dan mempelajari kiat-kiat serta strategi yang diterapkan hingga Samarinda mampu mengungguli daerah lain yang rata-rata capaiannya masih di bawah 85 persen.
Kepala Dinkes Kota Samarinda Ismid Kusasih menjelaskan, HIV merupakan satu dari 12 SPM wajib (mandatory) yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan. Meski dihadapkan pada kendala keterbatasan anggaran, komitmen lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan Kota Samarinda.
“Dari 12 SPM, sebenarnya HIV ini salah satu yang memang jadi andalan kami. Dari target kurang lebih 25.123, capaian SPM kita di angka persentase 99,8 persen. Bulan lalu dari Kementerian Kesehatan bidang P2 Menular juga datang langsung ke Samarinda untuk melihat kiat-kiat kita,” ujar Ismid, dalam sesi Diskusi penguatan penanggulangan HIV, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa kunci utama dari pelayanan SPM kesehatan, termasuk HIV terletak pada kekuatan pelaksanaan pemindaian (skrining) di lapangan. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sekadar pengobatan.
“Mau pelayanan SPM apa saja, kekuatannya ada di skrining. Waktu kita belajar di Australia juga begitu, kekuatan skrining di negara-negara maju itulah yang meningkatkan capaian SPM,” jelas Ismid yang mengaku telah 35 tahun berprofesi sebagai dokter.
Untuk tahun 2026, target screening HIV di Samarinda dinaikkan menjadi 43.000 sasaran. Hingga bulan Juli 2026, capaian skrining telah mendekati angka 60 persen, yakni sebanyak 25.965 orang. Dari jumlah tersebut, ditemukan 258 kasus baru dengan 213 orang di antaranya langsung mendapatkan pengobatan. Secara akumulatif, kasus HIV di Samarinda telah mencapai sekitar 4.000 kasus.
Namun, tantangan terbesar saat ini adalah kesadaran pasien untuk berobat secara rutin, mengingat baru sekitar separuh dari total kasus kumulatif yang aktif menjalani pengobatan.
Selain peningkatan skrining, strategi Samarinda juga membuahkan hasil manis pada penekanan angka kematian akibat HIV. Berdasarkan data Dinkes, angka kematian akibat HIV terus menurun drastis. Jika pada tahun 2024 tercatat ada 102 kasus kematian dan tahun 2025 sebanyak 103 kasus, maka hingga Juli 2026 angka kematian berhasil ditekan hingga hanya 34 kasus.
Kendati demikian, Ismid menyoroti kekhawatiran terkait ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan kepastian pasokan obat-obatan HIV serta TBC dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah akan sangat keberatan jika beban penyediaan obat-obatan yang mahal tersebut dilimpahkan sepenuhnya ke daerah.
“Kendalanya tetap di anggaran, tapi itu tidak menyurutkan kita. Yang kami paling khawatirkan kalau obat HIV tidak didukung pusat dan dibebankan ke daerah. Ibarat kita perang, kalau tidak ada senjata ya susah. Tapi untuk screening, alhamdulillah tahun ini kita masih ada dana DAK untuk membeli reagen,” tegasnya.
Ke depan, Dinkes Samarinda berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk dukungan dari LSM swasta internasional seperti dari Denmark, PKBI, hingga Adinkes melalui program prioritas ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) guna mempertahankan kinerja pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.
