Insitekaltim,Kukar – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara Arianto mengungkapkan pencapaian yang membanggakan dalam dunia pemberdayaan desa. Saat ini, 90 badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah resmi berbadan hukum sesuai dengan UU Nomor 6 tentang Desa yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa dan BUMDes Bersama (BUMDesma).
“Yang lainnya masih dalam proses pengurusan dokumen dan peningkatan status badan hukum,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/11/2023).
Arianto menyampaikan bahwa langkah ini adalah tonggak bersejarah dalam upaya mempercepat pergerakan ekonomi dan menggerakkan roda perekonomian di desa-desa yang ada di Kutai Kartanegara.
Menurutnya, pembentukan BUMDes ini bukanlah hal yang sembarangan, melainkan melalui musyawarah desa dan dipandang sebagai langkah potensial untuk memperkuat percepatan penggerakan ekonomi di daerah tersebut.
BUMDes telah menjadi katalisator ekonomi di 193 desa di Kutai Kartanegara, tetapi Arianto menegaskan bahwa mekanisme pendirian BUMDes ini melibatkan tingkatan yang berbeda.
“Bukan hanya terbentuk, BUMDes juga harus didaftarkan di Kementerian Desa. Setelah terdaftar dan teregistrasi oleh kementerian, baru BUMDes tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan BUMDes yang telah berbadan hukum bukan hanya membawa manfaat ekonomi bagi desa tempatnya berada, tetapi juga memberikan potensi untuk menjalin kerjasama dengan desa lain jika telah memiliki izin usaha.
“Ada BUMDes yang telah mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa, seperti Desa Sungai Payang, Muara Enggelam, Loh Sumber, dan Saliki,” sebut Arianto.
Selanjutnya Arianto menegaskan komitmen pemerintah dalam pembinaan BUMDes dengan melaksanakan pelatihan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendirian BUMDes hingga pengelolaan unit usaha, termasuk penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Pencapaian ini menunjukkan peran yang semakin kuat dari BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi di tingkat desa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara,” tandasnya. (Adv)
