Insitekaltim,Samarinda – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Rusman Ya’qub mengungkapkan keprihatinan atas masifnya konflik lahan antara masyarakat adat dan investor di Kaltim.
Menurutnya, masyarakat adat rentan menghadapi risiko penggusuran akibat kebijakan investasi yang terus berkembang.
Rusman menegaskan pentingnya adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Kaltim tentang Pembentukan Kelembagaan Desa Adat. Hal ini diharapkan dapat menjaga serta melestarikan kehidupan sosial masyarakat.
“Karena selama ini banyak potensi desa adat kita di Kaltim tidak mendapatkan pengakuan secara hukum,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-6 di Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Senin (25/3/2024).
Pada rapat paripurna tersebut Rusman juga terpilih sebagai ketua Pansus Kelembagaan Desa Adat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di lapangan, terdapat fakta riil yang menunjukkan adanya benturan antara masyarakat dan pihak investor, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah perselisihan terkait lahan sawit dan lahan pertambangan, di mana banyak desa adat dan hutan terdampak dari kepentingan investasi pertambangan.
“Mengatasnamakan investasi, tapi kehidupan sosial masyarakat kita hilang ditelan bumi,” ungkapnya dengan nada sindiran.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyoroti konflik lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana lahan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN telah lama dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan berkebun dan berladang.
“Meskipun pihak terkait membantah, namun faktanya sangat jelas,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu.
Rusman menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika tidak ada perlindungan yang memadai, lembaga-lembaga adat dan desa-desa adat di Kaltim bisa lenyap akibat kehadiran investasi yang begitu masif.
“Kalau dibiarkan, kita bisa kehilangan kehidupan sosial masyarakat kita. Padahal struktur sosial dan budaya masyarakat lokal Kaltim telah ada sejak lama, jauh sebelum berdirinya republik ini,” ketus Rusman.
Menurut dia, lahirnya negara ini juga didasari oleh keberadaan komunitas sosial seperti masyarakat adat yang telah turun-temurun menjaga kehidupan sosial dan budaya.
Namun, semua itu kini terancam oleh kepentingan investasi yang memprioritaskan keuntungan sejumlah pihak, sehingga mengorbankan kehidupan sosial manusia.
“Tapi hanya karena kepentingan investasi, semua dilabrak sehingga kehidupan sosial manusia jadi hilang,” tandasnya.
