Insitekaltim, Samarinda – Pendidikan gratis kerap dianggap sebagai jawaban atas tingginya angka putus sekolah. Logikanya ketika biaya sekolah dihapus, maka seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Namun, benarkah pendidikan gratis mampu menghapus angka putus sekolah hingga nol persen?
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa biaya memang menjadi salah satu penyebab utama anak berhenti sekolah, tetapi bukan satu-satunya faktor. Kemiskinan keluarga, akses transportasi, kondisi geografis, rendahnya kesadaran pendidikan, hingga tuntutan bekerja pada usia muda sering kali menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan program Gratispol pada 2025. Program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud ini menggratiskan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah.
Kebijakan tersebut bahkan diperluas dengan pemberian seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah gratis bagi puluhan ribu siswa baru SMA, SMK, dan SLB. Di sektor perguruan tinggi, pemerintah menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga semester delapan.
Program ini menjadi salah satu intervensi pendidikan terbesar dalam sejarah Kaltim. Namun di balik besarnya investasi anggaran tersebut, data menunjukkan bahwa persoalan anak tidak sekolah masih belum sepenuhnya terselesaikan.
Angka Putus Sekolah Kaltim
Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, menunjukkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di provinsi ini masih mencapai sekitar 16 ribu anak.
Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan data sebelumnya yang pernah mencapai sekitar 28.600 anak berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun jumlah itu masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Kabupaten Kutai Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah ATS tertinggi. Data per Maret 2025 menunjukkan terdapat 13.411 anak yang masuk kategori ATS, terdiri atas anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Di sisi lain, Kota Samarinda menghadapi persoalan berbeda. Tingkat putus sekolah relatif lebih banyak ditemukan pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun atau jenjang SMA sederajat.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak selalu berkaitan langsung dengan biaya sekolah.
Sekolah Gratis Belum Menjamin Anak Tetap Sekolah
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin menilai keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Kebijakan itu dilihat dari implementasinya. Kalau sekolah sudah gratis, mestinya tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Kalau masih ada, berarti ada yang salah,” ujarnya dalam Simposium Pendidikan Kaltim pada April 2026.
Menurut Armin masih adanya anak yang tidak bersekolah mengindikasikan adanya persoalan lain di luar biaya pendidikan.
“Kalau masih ada anak tidak sekolah, cari tahu di mana masalahnya. Apakah orang tuanya, aksesnya, atau perlu intervensi lain,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan hasil berbagai kajian pendidikan yang dilakukan UNESCO. Dalam laporan Global Education Monitoring Report, UNESCO menyebut bahwa penghapusan biaya pendidikan memang mampu meningkatkan partisipasi sekolah, tetapi tidak otomatis menghilangkan angka putus sekolah jika persoalan sosial dan ekonomi keluarga belum terselesaikan.
Hambatan Geografis dan Ekonomi Keluarga
Kalimantan Timur memiliki tantangan geografis yang berbeda dengan daerah perkotaan di Pulau Jawa. Di sejumlah wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan sebagian kawasan Kutai Barat, jarak antara rumah dan sekolah masih menjadi hambatan nyata. Tidak sedikit pelajar yang harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur sungai atau jalan darat yang terbatas.
Dalam kondisi seperti ini, biaya transportasi harian sering kali lebih besar dibandingkan biaya sekolah yang telah digratiskan pemerintah. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga masih berpengaruh kuat terhadap keputusan anak untuk tetap bersekolah.
Di wilayah perkebunan dan pertambangan, sebagian remaja memilih bekerja lebih awal karena tergiur pendapatan cepat untuk membantu kebutuhan keluarga. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah penghasil komoditas di Indonesia.
Menurut data UNESCO dan Bank Dunia, risiko putus sekolah meningkat pada keluarga yang mengalami tekanan ekonomi meskipun biaya pendidikan formal telah disubsidi negara.
Kendala Infrastruktur dan Administrasi
Persoalan lain muncul pada aspek administrasi dan akses layanan pendidikan. Anggota DPRD Kalimantan Timur Nurhadi Saputra menyoroti masih adanya kendala teknis dalam pelaksanaan program Gratispol, khususnya pada sistem pendaftaran dan akses layanan digital.
“Kalau laporannya teman-teman bahwa Gratispol yang ditujukan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa itu belum merata, saya rasa memang betul. Karena saya sendiri yang mengalami, membuka link ini saja tidak bisa,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Kaltim pada Mei 2026.
Kendala administratif semacam ini berpotensi menghambat kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama program pendidikan gratis, terutama keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pendidikan gratis merupakan fondasi penting untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi bukan satu-satunya solusi.
Laporan UNESCO menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka putus sekolah membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari bantuan sosial keluarga, penyediaan transportasi sekolah, penguatan peran orang tua, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil.
Di Kalimantan Timur, program Gratispol dapat disebut sebagai langkah progresif yang berhasil mengurangi hambatan biaya pendidikan. Namun untuk mencapai target yang lebih ambisius, yakni memastikan seluruh anak usia sekolah tetap berada di bangku pendidikan, diperlukan kebijakan pendukung yang menyentuh akar persoalan sosial dan geografis masyarakat.
