Insitekaltim, Samarinda – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) menyoroti ketimpangan serius dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari infrastruktur sekolah yang belum layak hingga kesejahteraan tenaga pendidik, serta mendesak adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kota.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Simposium Pendidikan yang menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Samarinda, Selasa 14 April 2026.
Presiden BEM Polnes Muhammad Zaki Hamza menyampaikan, forum ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinisiasi oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia, dengan hasil kajian yang akan dibawa ke tingkat pusat.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian gerakan Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Hasil dari Kaltim akan kami bawa ke Jakarta pada 20 Mei mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Ferry Septian Gymnastiarmenjelaskan, pihaknya telah melakukan observasi lapangan sebelum forum digelar, sehingga pembahasan yang disampaikan tidak hanya bersifat wacana.
“Kami membawa data hasil observasi. Isu yang kami soroti meliputi pemerataan infrastruktur, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Menurut Ferry kehadiran perwakilan pemerintah provinsi dan kota dalam satu forum menjadi upaya untuk membahas langsung persoalan kewenangan yang kerap menjadi kendala.
“Pembagian kewenangan antara kota dan provinsi sering menjadi alasan. Melalui forum ini, kami ingin mendorong adanya sinkronisasi kebijakan agar persoalan pendidikan bisa ditangani lebih maksimal,” tambahnya.
Zaki menegaskan terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus kajian mahasiswa, yakni sarana dan prasarana, program Makan Bergizi Gratis, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia mengungkapkan hasil temuan di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah dengan kondisi yang belum layak.
“Kami menemukan sekolah yang kondisinya masih memprihatinkan. Ini menjadi ironi di tengah potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah,” tegasnya.
Selain itu ia menilai kesejahteraan guru menjadi faktor krusial dalam peningkatan kualitas pendidikan.
Meski dialog berlangsung terbuka, BEM Polnes menilai jawaban dari pemerintah masih bersifat normatif dan belum menyentuh solusi konkret.
“Penjelasan yang disampaikan masih berkutat pada mekanisme anggaran dan birokrasi. Kami berharap ada langkah yang lebih nyata ke depan,” ungkap Zaki.
Namun demikian pihaknya tetap mengapresiasi komitmen pemerintah yang membuka ruang komunikasi lanjutan.
Sebagai tindak lanjut BEM Polnes akan membentuk tim kajian yang fokus pada dua jenjang pendidikan, yakni SD–SMP di tingkat kota dan SMA–SMK di tingkat provinsi.
Ferry berharap hasil dari forum ini dapat benar-benar ditindaklanjuti dan tidak berhenti sebagai diskusi semata.
“Kami akan terus mengawal data ini agar ada perubahan nyata dalam dunia pendidikan di Kaltim,” pungkasnya.
