Insitekaltim, Samarinda – Distribusi tenaga kerja yang timpang di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah terpencil (3T) Kaltim ternyata tidak hanya mendera sektor pendidikan pada profesi guru. Sektor kesehatan pun menghadapi raport merah yang serupa.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud mengungkap masalah pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) di Benua Etam memiliki pola sosiologis yang nyaris kembar dengan persoalan guru, yakni persoalan distribusi SDM yang belum merata.
Akibatnya, kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sangat bergantung pada peta geografis tempat tinggal mereka.
Guna menyelesaikan persoalan ini secara permanen, Syahariah menegaskan kunci utamanya berada pada hulu pertahanan daerah, yaitu sektor pendidikan dan penyiapan SDM lokal. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada skema rekrutmen konvensional yang tidak mengikat.
“Saya meyakini solusi jangka panjangnya adalah pembangunan kemandirian daerah dalam menyiapkan SDM kesehatan. Program beasiswa Ikatan Dinas bagi putra-putri daerah harus diperkuat, agar setelah lulus mereka dapat kembali dan wajib mengabdi di wilayah asalnya,” tegas Syahariah saat ditemui, Selasa, 16 Juni 2026.
Melalui skema beasiswa pendidikan yang terarah, putra-putri asli pedalaman Kaltim diberi kesempatan mengakses pendidikan kedokteran dan spesialis, dengan komitmen hukum untuk pulang membangun kampung halaman pasca-kelulusan.
Namun, investasi di sektor pendidikan tinggi saja dinilai belum cukup. Politisi faksi Karang Paci ini mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menghadirkan kebijakan afirmatif serta paket insentif yang logis dan memikat bagi para tenaga ahli.
Ia mengkritik jika semangat pemerataan pelayanan kesehatan dari pemerintah hanya manis di atas kertas atau jargon seremonial semata, tanpa didukung oleh kebijakan anggaran yang akurat di lapangan.
“Jangan sampai semangat pemerataan pelayanan kesehatan ini berhenti pada tataran slogan saja. Kita harus realistis. Mana ada tenaga medis ahli, seperti dokter spesialis jantung, spesialis kandungan, anak, hingga dokter gigi yang mau diarahkan ke pedalaman kalau tunjangannya tidak diperhatikan?” cecar Syahariah
Bekerja di pedalaman yang jauh dari pusat kota memiliki konsekuensi logistik dan beban kerja yang tinggi. Oleh karena itu, besaran tunjangan khusus harus dihitung secara matang agar mampu menarik minat para dokter spesialis.
Politisi Golkar menegaskan bahwa persoalan interkoneksi antara pembiayaan pendidikan (beasiswa) dan penempatan nakes ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) prioritas yang akan digodok dan dikembangkan lebih lanjut oleh Komisi IV DPRD Kaltim bersama mitra instansi pemerintah terkait.
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan kami di Komisi IV. Bagaimana merumuskan formulasi anggaran dan kebijakan agar seluruh dokter medis mau masuk ke pedalaman. Karena kehadiran mereka adalah hak mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di sana,” pungkasnya.
