Insitekaltim, Samarinda – Permasalahan banjir di kawasan perbatasan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menuai sorotan publik. Masyarakat mengeluhkan kurangnya penanganan terpadu dan kecenderungan antarpemerintah daerah saling melempar tanggung jawab.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Salehuddin, menyerukan agar seluruh pihak fokus pada solusi nyata melalui program mitigasi yang terintegrasi.
“Saya menekankan pentingnya mitigasi. Wilayah seperti Samarinda memiliki topografi berbukit, ditambah dengan aktivitas tambang yang menyebabkan risiko longsor dan banjir. Kutai Kartanegara pun begitu, dengan zona rawa-rawa yang memang rawan banjir tahunan,” ujar Salehuddin saat diwawancarai di Gedung B DPRD Kaltim, Senin 23 Juni 2025.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Kukar ini, saling menyalahkan antarpemerintah daerah bukan hanya kontraproduktif, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Ia menilai yang dibutuhkan saat ini adalah kerja kolaboratif yang melibatkan semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga dukungan sektor swasta.
“Mitigasi bencana harus disinkronkan antara provinsi, kabupaten, dan kota. Tak cukup hanya wacana. Perlu diimplementasikan melalui program, kegiatan, dan kebijakan konkret,” tegasnya.
Salehuddin juga menyebut bahwa penanganan banjir semestinya masuk dalam prioritas lintas sektor dan lintas wilayah, apalagi daerah perbatasan Samarinda–Kukar merupakan jalur vital mobilitas warga, distribusi logistik, serta akses menuju kawasan industri dan permukiman padat.
Dalam konteks perencanaan jangka menengah, Salehuddin mendorong agar masing-masing pemerintah daerah merumuskan rencana aksi yang berbasis data geospasial dan kondisi topografi aktual. Ia mengingatkan bahwa pendekatan “asal tanggul” atau “asal normalisasi drainase” saja tidak akan cukup tanpa pemetaan dan evaluasi menyeluruh.
“Kalau hanya mengandalkan reaksi saat banjir sudah terjadi, maka siklusnya akan terus berulang. Kita harus mulai dari pencegahan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga meminta peran aktif Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD di setiap level pemerintahan agar memiliki skenario terpadu dalam merespons banjir.
Salehuddin juga mengimbau masyarakat untuk turut terlibat aktif dalam edukasi lingkungan, menjaga saluran air, dan melaporkan potensi bencana sejak dini. Menurutnya, solusi banjir bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal kemauan kolektif dan keberanian eksekusi.
“Kita harus ubah pola pikir. Banjir bukan takdir, tapi dampak dari banyak hal yang bisa kita kendalikan kalau sungguh-sungguh ditangani,” pungkasnya.