Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menegaskan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pelosok. Meski tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat cukup tinggi, sebanyak 168 kilometer jalan masih berada dalam kondisi rusak dan belum memenuhi standar laik. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyuarakan keprihatinan atas lambannya penanganan sejumlah ruas jalan, terutama yang berada di kawasan terisolasi seperti Mahakam Ulu dan daerah perbatasan. Menurutnya, akses jalan yang layak merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di luar pusat kota. “Kami mendorong Gubernur agar memprioritaskan pembangunan jalan di seluruh pelosok. Ini bukan semata soal infrastruktur,…
Penulis: Martinus
Insitekaltim, Samarinda – Proses hukum yang tengah dihadapi oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur Kamaruddin Ibrahim menjadi perhatian serius sejumlah kalangan, termasuk dari rekan sesama legislator di parlemen daerah tersebut. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan dengan adil. “Saat ini kan kasusnya masih dalam proses hukum dan kita tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Silakan saja diproses sesuai kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Sigit saat ditemui pada Jumat, 23 Mei 2025. Kamaruddin Ibrahim merupakan anggota DPRD Kaltim periode 2024–2029 dari Partai NasDem, mewakili daerah pemilihan Balikpapan. Ia sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan menekankan perlunya kerja sama erat antara koperasi desa dalam program Koperasi Merah Putih (Kopdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kolaborasi yang baik akan mencegah terjadinya benturan kepentingan di tingkat lokal, terutama dalam pengelolaan usaha desa. Firnadi menyampaikan bahwa program Kopdes yang dicanangkan pemerintah pusat membuka ruang luas bagi masyarakat desa untuk aktif dalam ekonomi berbasis komunitas. Ia mengapresiasi progres program ini di berbagai wilayah, termasuk kampung halamannya. “Ini adalah peluang besar bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam ekonomi produktif. Pemerintah pusat sudah memberi ruang dan dukungan dana, tinggal…
Insitekaltim, Samarinda – Isu mengenai keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali mencuat ke permukaan. Keluhan yang datang dari berbagai daerah menjadi sorotan serius bagi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, dengan nada prihatin menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan menyangkut hak dasar tenaga pendidik yang selama ini turut menopang keberlangsungan pendidikan di sekolah swasta. Dalam keterangannya pada Jumat, 23 Mei 2025, Darlis menyebut bahwa insentif yang seyogianya menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi guru honorer, justru berubah menjadi beban karena lambatnya…
Insitekaltim, Samarinda – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menjadi sorotan penting dalam dinamika pengawasan kinerja pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry menegaskan bahwa hasil audit BPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi strategis bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam bidang pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Ini untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan kita. Sangat penting di dalam laporan BPK itu disebutkan bahwa ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim,” ujar Sarkowi, dalam keterangannya usai menerima LHP atas…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang perayaan Iduladha 1446 Hijriah. Ia menekankan bahwa distribusi hewan kurban harus mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi celah masuknya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Menurutnya, langkah preventif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak. “Ini bukan hanya soal teknis peternakan semata, tetapi menyangkut aspek kesehatan masyarakat secara luas. Daging hewan kurban dikonsumsi langsung, maka tidak ada toleransi untuk kelalaian,” ujar Firnadi saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Firnadi Ikhsan menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kaltim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan capaian yang layak diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah dalam menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi hasil audit. Ditemui usai rapat paripurna ke-14 yang digelar pada Jumat, 23 Mei 2025, Firnadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim menyampaikan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berada di jalur yang benar. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini sepatutnya menjadi…
Insitekaltim, Samarinda – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda baru-baru ini memantik keprihatinan mendalam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Peristiwa ini dinilai bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan sebagai bukti kegagalan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 12 Mei 2025 memicu banjir di berbagai kawasan. Kecamatan Loa Janan Ilir tercatat sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah. Puluhan rumah warga terendam selama berhari-hari, bahkan akses utama seperti Jalan HM Rifadin sempat lumpuh akibat tingginya…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jahidin menegaskan bahwa ganti rugi akibat kerusakan Jembatan Mahakam oleh perusahaan pelayaran harus disertai jaminan hukum yang kuat. Menurutnya, setiap bentuk tanggung jawab finansial dari pihak perusahaan tidak cukup hanya disampaikan secara lisan atau dituangkan dalam berita acara tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Pernyataan itu disampaikan Jahidin menyikapi belum jelasnya komitmen pembayaran ganti rugi senilai Rp35 miliar oleh salah satu perusahaan pelayaran yang terlibat dalam insiden terbaru. Ia menuntut agar setiap janji tersebut diformalkan melalui akta notaris, guna memastikan ada dasar hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah apabila perusahaan gagal memenuhi…
Insitekaltim, Samarinda -Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Apansyah mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius. Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari rusaknya akses jalan utama, terbatasnya distribusi air bersih, hingga belum meratanya jaringan listrik yang masih dirasakan di berbagai wilayah Kutim. “Kemarin kita sudah sidak ke KPC berkaitan dengan infrastruktur jalan kita yang dari Sangatta ke Bengalon. Ini sangat-sangat memprihatinkan,” kata Apansyah pada Jumat, 23 Mei 2025. Menurutnya, jalur Sangatta-Bengalon yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur utama industri pertambangan kini berada dalam kondisi rusak berat. Padahal, jalur tersebut kerap…