Penulis: Andika Saputra

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menjalani pemeriksaan terinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 35 hari, terhitung sejak awal April hingga 10 Mei 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Santi menyampaikan, tahapan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang sebelumnya telah dilakukan sebanyak dua kali. “Ini sudah masuk pemeriksaan terinci. Jadi nanti pendetailan. Akan ada permintaan sampling dokumen dari BPK,” ujarnya, Senin 6 April 2026. Ia menjelaskan dalam proses tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk responsif dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 15 persen yang berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2026. Kepala Bapenda Kota Samarinda Cahya Ernawan menyampaikan, besaran diskon disesuaikan dengan nilai ketetapan pajak yang dimiliki wajib pajak. “Untuk nilai PBB hingga Rp1 juta diberikan diskon 15 persen. Kemudian di atas Rp1 juta sampai Rp3 juta sebesar 10 persen, dan di atas Rp3 juta sebesar 5 persen,” ujarnya. Selain potongan pokok pajak, pemerintah juga memberikan pembebasan sanksi administrasi bagi tunggakan PBB-P2 hingga tahun 2025. ”Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan program bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) tetap berjalan pada tahun 2026, meskipun sebelumnya sempat muncul isu terkait penundaan pada tahun berikutnya. Kepala Bapperida Kota Samarinda Ananta Fathurrozi menjelaskan, program bantuan keuangan (Bankeu) tersebut telah dianggarkan sejak tahun sebelumnya, sehingga pada 2026 tinggal memasuki tahap pelaksanaan. “Untuk 2026 itu sebenarnya sudah dibahas dan dianggarkan sejak 2025. Jadi sekarang tinggal pelaksanaan saja,” ujarnya, Senin 6 April 2026. Ia menyebutkan sebelum program dijalankan, pemerintah daerah terlebih dahulu melalui tahapan asistensi bersama pihak provinsi. Proses ini mencakup evaluasi administrasi, kesiapan teknis, hingga kelengkapan dokumen pendukung. Menurutnya,…

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memberikan penegasan terkait penindakan kendaraan yang parkir di atas pukul 22.00 Wita, termasuk tindakan penggembosan ban yang sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda Boy Leonardo Sianipar menjelaskan, penindakan tersebut mengacu pada sistem parkir berlangganan yang terbagi menjadi dua skema, yakni parkir berlangganan biasa dan parkir berlangganan menginap. “Parkir berlangganan biasa berlaku sampai pukul 22.00 Wita. Jika melewati batas waktu, maka kendaraan masuk kategori parkir menginap,” ujarnya, Senin 6 April 2026. Ia menerangkan parkir menginap berlaku mulai pukul 22.00 hingga…

Insitekaltim, Samarinda – Pengajuan bantuan keuangan partai politik (parpol) wajib melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai syarat utama pencairan anggaran. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Samarinda Munawaroh. Ia mengatakan tanpa adanya data dalam SIPD, usulan bantuan tidak dapat diproses, karena berkaitan langsung dengan administrasi keuangan pemerintah. “Kalau tidak masuk SIPD tidak bisa diproses. Semua harus tercatat di sistem karena itu jadi dasar penganggaran,” ujarnya Senin, 6 April 2026. Proses pengajuan bantuan dimulai dari penyampaian proposal oleh parpol, yang kemudian harus diinput dalam sistem SIPD sebagai database resmi pemerintah. Setelah itu usulan akan melalui serangkaian tahapan,…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana melakukan penataan reklame secara menyeluruh guna menjaga keindahan kota, ketertiban, serta kesesuaian dengan tata ruang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Cahya Ernawan menegaskan, penataan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga untuk menciptakan wajah kota yang lebih tertib dan nyaman. “Kalau hanya mengejar pendapatan semua reklame bisa saja dipasang. Tapi kebijakan Pak Wali tidak seperti itu, tetap mengutamakan estetika dan keteraturan kota,” ujarnya, Senin 6 April 2026. Ia menjelaskan ke depan pemasangan reklame harus melalui perizinan yang jelas dan mengikuti aturan yang akan ditetapkan. Tidak semua lokasi diperbolehkan untuk…

Insitekaltim, Samarinda – Sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari makanan dan minuman tercatat menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada triwulan pertama tahun 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda Cahya Ernawan mengungkapkan, hingga Maret 2026, realisasi pajak dari sektor tersebut mencapai sekitar Rp40,10 miliar atau berkontribusi sebesar 21,7 persen dari total penerimaan. “Ini masih data sementara karena masih perlu rekonsiliasi. Tapi untuk triwulan pertama pajak makan minum menjadi yang tertinggi,” ujarnya, Senin 6 April 2026. Ia menjelaskan capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka Rp34,8…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol) dilakukan secara selektif, dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah meskipun tahun ini mengalami kenaikan nilai bantuan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Samarinda Munawaroh menjelaskan, besaran bantuan yang diberikan tidak langsung mengikuti usulan parpol, melainkan melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Tidak serta-merta usulan itu langsung disetujui. Kita bahas dulu bersama TAPD, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, Senin 6 April 2026. Ia menyebutkan pada tahun ini bantuan parpol ditetapkan sebesar Rp7.500 per suara. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berada…

Insitekaltim, Samarinda – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim) Mohammad Sukri menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah, yang dinilai masih belum optimal meskipun kebijakan pembatasan telah diterapkan. Menurutnya antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan efektif di lapangan. “Kalau antrean masih terjadi berarti sistemnya belum maksimal,” ujarnya, Minggu 5 April 2026. Ia menilai persoalan utama bukan hanya pada pembatasan, tetapi juga pada sistem distribusi dan pengawasan yang belum sepenuhnya berjalan baik. Meski berbagai mekanisme telah diterapkan, kondisi di lapangan dinilai belum mengalami perubahan signifikan. “Secara aturan sudah ada pembatasan, tapi…

Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dikeluarkan pemerintah pusat menuai tanggapan dari daerah. Ketua JMSI Kalimantan Timur (Kaltim) Mohammad Sukri menilai,.penerapan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya cocok diberlakukan di Kaltim. Menurutnya, kondisi daerah tidak bisa disamakan dengan wilayah metropolitan seperti Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan dan mobilitas tinggi. “Semangatnya mungkin baik, tapi tidak bisa disamaratakan. Kondisi daerah berbeda,” ujarnya, Minggu 5 April 2026. Ia menjelaskan bahwa aktivitas masyarakat di Kaltim masih tergolong normal, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan tersebar di beberapa kabupaten/kota. Hal ini membuat kebijakan WFH dinilai tidak terlalu mendesak…