Insitekaltim, Samarinda – Anggaran sektor pariwisata di Kota Samarinda pada tahun 2026 ini tercatat sangat minim bahkan tidak menyentuh angka Rp500 juta.
Kondisi fiskal yang kritis ini memicu desakan kuat dari parlemen, agar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda segera dipisahkan menjadi dua instansi yang berdiri sendiri.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Joha Fajal menilai sebagai ibu kota Provinsi Kaltim, Samarinda membutuhkan dinas pariwisata yang fokus melahirkan inovasi guna mendongkrak kunjungan pelancong dari luar daerah, bukan instansi yang ruang geraknya terpasung akibat keterbatasan anggaran.
“Anggaran pariwisata kalau tidak salah tadi itu sangat kecil, tidak sampai sekitar Rp400 juta. Bagaimana pariwisata kita bisa berkembang dan bekerja dengan baik kalau kondisi anggarannya saja sekecil itu,” kritik Joha Fajal di Gedung DPRD Samarinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Pihaknya menganggap dalih efisiensi tidak boleh mengorbankan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Menurut pemahaman legislatif, jika urusan pariwisata tetap menempel dan menjadi anak tiri di bawah bayang-bayang urusan olahraga, Samarinda akan terus kehilangan momentum emas untuk bersaing dengan daerah lain.
“Kami memberikan masukan kepada kepala dinas agar ada pemisahan antara pariwisata dengan dinas pemuda dan olahraga. Samarinda ini butuh inovasi agar kunjungan dari luar daerah bisa masuk. Jika dinasnya tidak mandiri, fungsi itu tidak akan berjalan maksimal,” tegas Joha Fajal.
Gagasan pemisahan ini langsung direspons oleh Kepala Disporapar Kota Samarinda Muslimin. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Samarinda untuk menyusun kajian akademis serta menelaah payung hukum terkait wacana pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) baru tersebut.
Meski demikian, Muslimin mengingatkan penggabungan urusan pemuda, olahraga, dan pariwisata pada masa lalu sengaja dilakukan pemerintah daerah demi efisiensi anggaran.
Jika hari ini kebijakan tersebut ingin dibongkar kembali, maka pemerintah harus siap menghadapi konsekuensi pembengkakan biaya operasional dan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) baru.
“Kami sudah menyampaikan kepada bidang organisasi untuk membuat kajian mendalam guna melihat sejauh mana aturan-aturan menyangkut pemisahan itu. Dulu penggabungan dilakukan dalam rangka efisiensi. Kalau sekarang dipisahkan, tentu harus ada SDM dan anggaran baru yang disiapkan,” kata Muslimin dalam kesempatan terpisah.
Hingga saat ini, usulan pemisahan OPD tersebut masih tertahan di meja kajian dinas terkait dan Bagian Organisasi Pemkot Samarinda untuk menghitung kelayakan anggaran serta kesiapan personel sebelum disodorkan ke meja wali kota.
