Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Target 2.000 MBR, Gratispol Biaya Administrasi Rumah Kaltim Baru 214 Penerima

    September 28, 2026

    Anggaran Menyusut, Target Bedah Rumah Kaltim 2026 Turun Jadi 516 Unit

    September 28, 2026

    Enam Pejabat Strategis Pemprov Kaltim Dirotasi, Ini Posisi Barunya

    September 28, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Samarinda»Anggaran Minim Hambat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
    DPRD Samarinda

    Anggaran Minim Hambat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

    LarasBy LarasAgustus 15, 202402 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim,Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan koordinasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah).

    Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda telah melakukan tugasnya dengan baik berdasarkan program kerjanya. Namun hal itu dapat terhambat akibat kurangnya pendanaan.

    “Regulasi sudah ada, tapi efektivitasnya tergantung pada anggaran yang memadai,” ujar Sri Puji dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2024, Rabu (14/8/2024).

    Disebutkan politikus Partai Demokrat itu, pihaknya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga.

    Regulasi tersebut ke depannya, diharapkan mampu menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Samarinda.

    Adapun Puji sapaan akrabnya ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan itu disebabkan masalah ekonomi, termasuk kemiskinan ekstrem dan ini masih menjadi tantangan besar di Samarinda.

    “Ketahanan keluarga adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan stunting,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan di sekolah-sekolah.

    “Sosialisasi sudah dimulai, tapi pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,” katanya.

    Menurutnya, anggaran untuk penanganan kekerasan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta rumah aman masih sangat minim.

    Ia berharap pemerintah dapat melihat kekurangan ini dan bersama-sama mencari solusi guna mempercepat pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan serta anak di Samarinda.

    “Kita perlu terus berkoordinasi dan memastikan anggaran serta SDM yang memadai untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.

    OPD Sri Puji Astuti TPPO
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Laras

    Related Posts

    Udara Samarinda Memburuk, DPRD Dorong Sekolah Siapkan Opsi Belajar dari Rumah

    September 8, 2026

    DPRD Samarinda Soroti Legalitas Jukir di Kawasan Teras Samarinda

    September 8, 2026

    Komunikasi Pemkot dan Pedagang Mulai Cair, Iswandi Tekankan Pasar Harus Dikelola Proporsional

    September 7, 2026

    Karhutla Betapus Disorot DPRD Samarinda, Maswedi Sebut Ganggu Kualitas Udara

    September 7, 2026

    Kerja Sama PT WATS dan Pemkot Samarinda Belum Temui Titik Temu, DPRD Sebut Berlanjut ke Jalur Hukum

    September 7, 2026

    DPRD Samarinda Minta Sekolah Siapkan Opsi Daring Saat Udara Memburuk

    September 4, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Target 2.000 MBR, Gratispol Biaya Administrasi Rumah Kaltim Baru 214 Penerima

    AminahSeptember 28, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Program Gratispol Gratis Biaya Administrasi (GBA) Pemilikan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah…

    Anggaran Menyusut, Target Bedah Rumah Kaltim 2026 Turun Jadi 516 Unit

    September 28, 2026

    Enam Pejabat Strategis Pemprov Kaltim Dirotasi, Ini Posisi Barunya

    September 28, 2026

    Realisasi Fisik Pembangunan Kaltim Masih 57 Persen Hingga Akhir September

    September 28, 2026

    Denda Pajak Kendaraan di Kaltim Dihapus hingga 22 November, Ini yang Perlu Dibayar Warga

    September 28, 2026
    1 2 3 … 3,367 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.