Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    APBD Samarinda 2025 Dipatok Rp3,4 Triliun, Pemkot Fokus Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur

    Agustus 14, 2026

    Jelang Porprov, IKIP PGRI Kaltim Beri Dispensasi Kuliah bagi Mahasiswa Atlet

    Agustus 14, 2026

    Juli 2026 Uang Primer Tumbuh 17,1 Persen, Capai Rp2.254,5 Triliun

    Agustus 13, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Samarinda»Anggaran Minim Hambat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
    DPRD Samarinda

    Anggaran Minim Hambat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

    LarasBy LarasAgustus 15, 202402 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim,Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan koordinasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah).

    Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda telah melakukan tugasnya dengan baik berdasarkan program kerjanya. Namun hal itu dapat terhambat akibat kurangnya pendanaan.

    “Regulasi sudah ada, tapi efektivitasnya tergantung pada anggaran yang memadai,” ujar Sri Puji dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2024, Rabu (14/8/2024).

    Disebutkan politikus Partai Demokrat itu, pihaknya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga.

    Regulasi tersebut ke depannya, diharapkan mampu menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Samarinda.

    Adapun Puji sapaan akrabnya ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan itu disebabkan masalah ekonomi, termasuk kemiskinan ekstrem dan ini masih menjadi tantangan besar di Samarinda.

    “Ketahanan keluarga adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan stunting,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan di sekolah-sekolah.

    “Sosialisasi sudah dimulai, tapi pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,” katanya.

    Menurutnya, anggaran untuk penanganan kekerasan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta rumah aman masih sangat minim.

    Ia berharap pemerintah dapat melihat kekurangan ini dan bersama-sama mencari solusi guna mempercepat pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan serta anak di Samarinda.

    “Kita perlu terus berkoordinasi dan memastikan anggaran serta SDM yang memadai untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.

    OPD Sri Puji Astuti TPPO
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Laras

    Related Posts

    Pemkot Samarinda Siapkan Perwali untuk Akhiri Tumpang Tindih Program dan Data Antar-OPD

    Juli 22, 2026

    Pemkot Pilih Teguran dan Pembinaan, Bagi ASN Langgar Aturan WFH Belum Disanksi

    Juli 21, 2026

    Sekda Kaltim Saring Belanja OPD di Atas Rp10 Juta, Prioritaskan Anggaran Mendesak

    Juli 9, 2026

    Kemampuan Fiskal Terbatas, Pengentasan 26 Hektare Kawasan Kumuh Samarinda Masih Gantung

    Juli 9, 2026

    Lelang Lambat Imbas Dinamika Anggaran Pusat, Realisasi Fisik PUPR Masih Minim

    Juli 9, 2026

    Tiga Jalan Protokol di Samarinda Gelap Gulita, Dewan Desak Dishub Segera Peremajaan Tiang

    Juli 9, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    APBD Samarinda 2025 Dipatok Rp3,4 Triliun, Pemkot Fokus Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur

    Andika SaputraAgustus 14, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025…

    Jelang Porprov, IKIP PGRI Kaltim Beri Dispensasi Kuliah bagi Mahasiswa Atlet

    Agustus 14, 2026

    Juli 2026 Uang Primer Tumbuh 17,1 Persen, Capai Rp2.254,5 Triliun

    Agustus 13, 2026

    Polda Kaltim Luncurkan URC Reserse, Respons Laporan Kejahatan 24 Jam

    Agustus 13, 2026

    Tegaskan HIV/AIDS Isu Kesehatan Masyarakat, IAC Minta Perda Baru Bebas Stigma dan Diskriminasi

    Agustus 13, 2026
    1 2 3 … 3,277 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.