Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan klarifikasi terkait persepsi publik mengenai pengadaan fasilitas operasional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, khususnya mengenai isu sewa mobil dinas untuk lurah dan camat. Hal ini disampaikannya dalam acara Puasa Bersama Wartawan di Masjid Ar-Raudah, Balaikota Samarinda, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia mengatakan Pemkot Samarinda menerapkan strategi perencanaan anggaran secara bertahap atau gradual untuk berbagai program pembangunan, termasuk pengadaan fasilitas kendaraan operasional bagi aparatur di tingkat kelurahan.
“Sebenarnya teman-teman melihat ada kegiatan yang setiap tahun ada anggarannya. Itu memang strategi kami. Kami tidak sama dengan daerah lain yang anggarannya besar,” ujarnya.
Ia mengibaratkan, jika suatu kebutuhan memerlukan dana besar sementara kemampuan anggaran terbatas, maka pembiayaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun.
“Kalau kita mau membuat sesuatu yang butuh satu juta, tapi kita tidak punya satu juta, ya kita siapkan dulu seratus ribu, tahun depan tambah lagi. Jadi genapnya mungkin baru di tahun ketiga,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut kerap disalahpahami oleh sebagian pihak yang melihat adanya penganggaran setiap tahun sebagai bentuk pemborosan, padahal merupakan strategi menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Terkait kendaraan operasional lurah, Andi Harun mengakui sebagian unit masih menggunakan sistem sewa. Hal ini dilakukan agar seluruh lurah tetap memiliki fasilitas operasional untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
“Lurah dan camat itu ujung tombak pelayanan di wilayah RT. Masa mereka disuruh pakai motor terus? Kita berusaha menyediakan mobil operasional,” katanya.
Jika kendaraan tersebut dibeli secara tunai, maka diperlukan anggaran besar yang tidak tersedia dalam satu waktu. Karena itu, sistem sewa dipilih agar seluruh lurah tetap dapat menggunakan kendaraan operasional.
“Kalau kita beli tunai satu-satu, duit kita tidak cukup. Dengan sewa, semua lurah bisa dapat mobil operasional,” jelasnya.
Meski diakui biaya sewa dalam jangka panjang bisa terlihat lebih besar dibandingkan pembelian langsung, Andi Harun menegaskan kebijakan tersebut diambil sebagai pilihan yang paling realistis dalam kondisi keuangan daerah.
Ia juga menegaskan tidak ada keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut dan siap jika dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas.
“Tidak ada sepeser pun uang masuk ke kantong saya. Saya bahkan datang sendiri ke Inspektorat untuk meminta agar dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.
